SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memaparkan capaian 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Forum Merdeka Barat, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Dalam laporannya, Menko Polhukam menyatakan bahwa stabilitas politik, hukum dan keamanan di Indonesia dalam kondisi yang sangat baik. Menurutnya, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan, yang pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.

“Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas politik, keamanan dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini stabilitas cukup baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam pelaksanaan demokrasi, sejak era reformasi Indonesia terus menata sistem demokrasi yang tepat dan pas. Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia sedang bergerak, dan pemerintahan Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada.

“Memang indeks demokrasi kita menurun sedikit dari tahun 2016 ke tahun 2017. Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita,” kata Wiranto.

Diakui bahwa adanya penurunan indeks demokrasi di tahun 2017 tidak lepas dari pelaksanaan Pilkada yang di beberapa daerah memprihatinkan.

“Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016 menjadi 74,5 persen di tahun 2017,” katanya.

Di bidang koordinasi politik luar negeri, Indonesia menjadi motor penggerak terbentuknya Forum Kerjasama Bilateral dan Regional Bidang Polhukam. Dikatakan, pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan segenap kemampuan diplomatiknya untuk memberikan satu bantuan dan perlindungan yang cukup besar bagi WNI yang menghadapi satu ancaman di luar negeri, termasuk meloloskan WNI dari aksi penyekapan yang dilakukan oleh para perompak di perbatasan.

“Paling tidak selama ini kita sudah membebaskan 4 ABK (anak buah kapal), 29 WNI yang disandera dan telah dibebaskan, 25.620 kasus yang telah diselesaikan, 204 WNI yang terancam hukuman mati telah diselamatkan, 1.035 kasus tindak pidana perdagangan orang diselesaikan, dan 142.733 TKI telah direpatriasi ke Tanah Air,” kata Wiranto.

Di bidang pertahanan, melalui pertahanan negara trimatra terpadu, secara bertahap menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.

Dalam penanganan wilayah perbatasan, Nawacita yang digaungkan pemerintahan Jokowi-JK memberikan acuan untuk membangun dari pinggiran. Saat ini, pemerintah telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) terpadu.

“Target kami akan membangun 7 PLBN dan rencananya untuk tahun 2018 sampai 2019 kami kembali membangun 9 PLBN,” kata Wiranto.

Mengenai penanggulangan radikalisme dan terorisme, mantan Panglima ABRI itu mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah mendapatkan banyak apresiasi dari dunia. Karena meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sedangkan selama ini terorisme selalu menggunakan kedok Islam, tapi kenyataannya dapat diminimalisir, rasionya sangat kecil.

“Ini menjadi bahan pembicaraan teman-teman di luar negeri, resepnya selain menggunakan hard approach tapi juga dengan soft approach. Ilmu ini sedang digali oleh negara lain untuk ditiru,” kata Wiranto.

Terkait penanganan kasus hak asasi manusia di Papua, Wiranto mengatakan pemerintah sungguh-sungguh menanganinya. Namun menurutnya, permasalahan di lapangan tidak semudah niat pemerintah untuk mengungkap setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

FMB ini merupakan kerjasama antara KSP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hadir dalam acara tersebut Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemenag H Nur Syam, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kasum TNI Laksdya Didit Hertiawan, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara.(ns/red)

Tags: 3 tahun, pemerintahan jokowi-jk, polhukam, stabil