Wiranto : Tak Relevan Bicarakan Referendum Papua 

Yovie Wicaksono - 4 September 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, hukum internasional menyatakan sudah tidak relevan jika membicarakan mengenai referendum. Pasalnya,  Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang sudah diakui kemerdekaannya oleh PBB yakni di Indonesia. 

“Kalau bicara referendum, maka sebenarnya hukum internasional sudah tidak ada lagi tempat atau tidak relevan lagi untuk Papua dan Papua Barat disuarakan referendum. Sebab dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, tapi wilayah yang non governing territory, seperti misalnya Timor Timur dulu yang merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis di PBB, bukan wilayah Indonesia,” kata Wiranto di Jakarta,  Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan, Papua dan Papua Barat sebenarnya sudah pernah referendum di tahun 1969. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip PBB yang sudah dilaksanakan satu jajak pendapat dan didukung oleh sebagian besar anggota PBB.

“Kemudian muncul resolusi 25/24 yang sah bahwa Papua dan Papua Barat waktu itu Irian Barat sah sebagai wilayah Republik Indonesia, NKRI, bulat, sah dan didukung oleh banyak negara melalui keputusan PBB,” kata Wiranto. 

Menurut mantan Panglima ABRI ini,  resolusi PBB tidak bisa bolak balik untuk ditinjau kembali,  sehingga jalan untuk referendum sudah tidak ada lagi. 

Kemudian kalau berbicara karena hak-hak dasar masyarakat Papua tidak dipenuhi seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan merasa dikebiri oleh pemerintah, menurut Wiranto,  hal itu tidak benar. Karena dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus, sebenarnya hak-hak dasar itu sudah diberikan dan diatur oleh Pemerintah Daerah di sana dengan tetap mengacu hukum UU yang ada di Indonesia. 

“Jadi tidak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri, Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat Papua dan Papua Barat, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tidak ada pembangunan di sana, dianak tirikan, itu semua tidak benar, jangan kita terkecoh dengan hal semacam itu. Saya sampaikan bahwa wacana self determination, rencana untuk merdeka, untuk referendum, hukum internasional sudah tertutup dan hukum nasional kita juga sudah final, jadi tidak ada pembicaraan seperti itu,” kata Wiranto. (ns/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.