Terkait Omnibus Law, DPR RI Tunggu Surat Presiden

Yovie Wicaksono - 16 December 2019
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat presiden (surpres) terkait dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal 82 Undang-undang (UU) yang direvisi lewat Omnibus Law atau penyederhanaan aturan dalam waktu tiga bulan.

“Mekanisme yang harus saya lakukan adalah menerima surpres dulu terkait dengan apa yang menjadi Omnibus Law yang diinginkan pemerintah, setelah itu baru saya bisa melakukan mekanisme selanjutnya,” ujar Puan usai rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (16/12/2019).

Dalam rapat bersama dengan Sri Mulyani itu, Puan mengaku pemerintah mengharapkan agar Jokowi bisa mengeluarkan surpresnya pada bulan Desember, namun hal itu terbentur dengan jadwal penutupan masa sidang reses DPR. Artinya, surpres baru bisa diberikan pada bulan Januari setelah pembukaan masa sidang 2020.

Puan juga mengatakan, DPR tak bisa memastikan apakah pembahasan Omnibus Law dalam waktu tiga bulan bisa selesai.

“Iya belum bisa dipastikan, karena saya nerima surpresnya aja belum, karena DPR masih belum tau UU atau pasal apa saja yang akan dibahas dalam omnibus law,” ujarnya.

Puan menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dijelaskan akan ada 82 UU dengan 1194 pasal yang harus dibahas. Sementara Sri Mulyani menyampaikan bahwa akan ada 7 UU dengan 28 pasal.

“Tapi apa saja UU nya apa saja pasal yang akan dibahas, ya DPR belum terima,” ucapnya.

Sebelumnya, saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12/2019), Presiden Jokowi mengaku sudah berbicara langsung dengan Puan Maharani, bahwa Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR akan merevisi 82 UU sekaligus.

“Kami ajukan langsung pada DPR, Bu Puan, ini 82 undang-undang. Mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa, bu, jangan sampai lebih dari tiga bulan (tuntas),” ungkap Jokowi. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.