Temui 7.161 Kartu Keluarga Sejahtera Belum Terdistribusi di Nganjuk, Ini Respon Mensos

Yovie Wicaksono - 22 November 2021

SR, Nganjuk – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/11/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Risma mengikuti kegiatan monitoring sekaligus sinkronisasi data dengan sejumah pendamping PKH, pihak bank serta  agen E-Warong, meliputi wilayah Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Saat di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk, secara  simbolis Risma menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp 28,117 miliar.

Dalam keteranganya, Mensos menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

“BPNT ini kan ada peran E-Warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT,” ujarnya.

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada September 2021 sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk. Risma menyatakan keprihatinannya terhadap informasi tersebut. 

“Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear, semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi,” katanya. 

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan. Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. 

“Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir,” katanya. 

Disamping itu, Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melihat adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mensos mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel. Mensos pun mengingatkan bahwa KKS harus dipegang KPM. 

“Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat,” katanya. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.