Strategi Lawan Covid-19

Yovie Wicaksono - 4 July 2020
Penerapan protokol kesehatan di Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RW 2, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Kamis (2/7/2020) sore. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Tingginya persebaran Covid-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya membuat Presiden Joko Widodo langsung memberikan arahan untuk pengendalian dan penurunan Covid-19, pada Kamis (25/6/2020). Saat itu, Presiden meminta seluruh kekuatan yang ada di Jawa Timur bersama-sama untuk melakukan langkah dan strategi. 

Sekedar informasi, hingga tulisan ini ditayangkan, tercatat ada 13.048 warga Jawa Timur yang terconfirm Covid-19, sementara total di Indonesia tercatat 60.695 yang terconfirm Covid-19. Jumlah ini membuat Jawa Timur berada di urutan pertama jumlah penderita  terbanyak dan berhasil menggeser DKI Jakarta yang sebelumnya bertengger cukup lama di urutan pertama. 

Ada banyak pendapat di masyarakat terkait mengapa di Jawa Timur jumlah penderita bisa melonjak, terutama di Surabaya. Sebagian menyebut terkait pola kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Tetapi ada juga yang mengatakan, hal ini terkait rapid test masif yang dilakukan Pemkot Surabaya di bulan Juni 2020. 

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo saat ditemui Super Radio mengatakan, sebagai strategi utama, pelaksanaan testing harus semakin masif, dan dilanjutkan dengan tracking, isolating dan treatment.

“Presiden kan memberi target, deadline dua minggu harus turun. Kalau mau menurunkan gampang to, ndak usah di test. Tapi ya masak begitu? Kan ya tidak. Rapid test harus tetap masif, makin meningkat karena kita sekarang masih rendah testnya,” ujar Windhu.

Menurutnya, jika langkah tersebut dilakukan, otomatis akan semakin cepat dilakukan isolasi dan tracking kepada kontak pasien, sehingga mata rantai penularan akan terputus.

“Itu adalah strategi utama dalam pengendalian wabah. Tidak hanya Covid-19. Wabah apapun, testing itu selalu harus utama. Tidak boleh berhenti,” tandasnya.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu bed isolasi RS rujukan, RS darurat, RS lapangan, dan diperlukan sebuah RS khusus Covid-19. 

“Pemerintah kota itu kan punya dua rumah sakit umum daerah, yakni RS. Soewandhi dan RS. Bhakti Dharma Husada (BDH). Itu kalau bisa salah satu dijadikan khusus Covid-19, yang sampai sekarang tidak dilakukan. Karena kalau salah satu ini dijadikan RS khusus Covid-19 itu penambahan kapasitasnya besar banget,” katanya.

“Pasien yang sedang dan berat itu harus masuk ke rumah sakit rujukan. Kalau ada rumah sakit khusus Covid-19 itu bagus,” imbuhnya.

 

Perlunya Kajian New Normal

Kawasan wajib pakai masker dan jaga jarak di Surabaya. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

Windhu juga menekankan pentingnya kajian terhadap setiap fase di Jawa Timur, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masa transisi hingga new normal (normal baru). Semuanya harus ditelaah secara matang, dengan pendekatan epidemiologi dan mempertimbangkan aspek-aspek lain.

Untuk Jawa Timur, seharusnya diterapkan PSBB satu provinsi. Pertimbangannya adalah masih adanya wilayah zona merah, seperti Surabaya, Kota/Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Sidoarjo dan Bojonegoro. 

Cara yang bisa dilakukan adalah dengan meniru pola PSBB di Jawa Barat. 

“Harusnya pulau Jawa ini, selama masih ada yang merah, tutup. Tidak boleh ada pergerakan. Itu harusnya. Satu pulau. Paling tidak ya satu provinsi kalau tidak bisa mengatur provinsi yang lain. Tapi sebetulnya pemerintah pusat itu bisa mengkoordinasi bahwa satu kesatuan ini bareng, sama. Sampai kuning semua baru dibuka,” ujar Windhu.

Harus dipahami, dengan PSBB, minimal seluruh zona merah bisa menjadi kuning atau menjadi kawasan dengan resiko rendah. Jika menunggu menuju angka nol kasus, tentu membutuhkan waktu lama. Bahkan bisa awal tahun depan.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan, saat ini merupakan masa transisi menuju new normal. Artinya, pergerakan ekonomi juga tidak boleh serta merta dibuka secara luas, pergerakan masyarakat juga tetap harus dibatasi, sambil menuju tatanan normal baru itu. 

“Bagi saya adalah, yang saya tekankan dari awal, PSBB ini dibuka atau menggunakan PSBB, ini kita menuju masa transisi, kita lagi masa transisi. Jadi itu yang harus ditekankan ke masyarakat,” kata Whisnu.

Wakil Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya ini mengatakan, penerapan protokol kesehatan, harus tetap ditegakkan sekeras mungkin, sambil putaran roda ekonomi dibawah mulai digulirkan pelan-pelan. Tidak bisa serta merta dibuka seperti kondisi normal sebelumnya.

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser menambahkan, konsentrasi Pemkot Surabaya saat ini adalah terkait pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Makanya protokol kesehatan itu yang menjadi pegangan untuk semuanya saat ini. Itu yang sekarang menjadi konsentrasi pemerintah kota untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti protokol kesehatan,” ujar Fikser. 

Dalam Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya pada Bab XI pasal 34 sendiri telah ditetapkan sanksi administratif mulai dari teguran lisan dan tertulis, sanksi sosial, penyitaan KTP hingga pencabutan izin usaha bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Terkait sanksi, pihaknya lebih banyak mendorong untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan situasi ekonomi saat ini, menjadi pertimbangan mengapa denda tidak diberlakukan.

“Tetapi yang jelas adminsitrasi itu nggak main-main loh. Bisa sampai pada pencabutan izin contohnya, kalau sesuatu itu melakukan pelanggaran,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga memberlakukan sanksi sosial, seperti memberikan hukuman berupa menyapu, push up, hingga membantu petugas untuk memberikan makanan kepada penghuni Liponsos.

 “Sampai sekarang masih belum ada (sanksi pencabutan izin). Karena kan proses baru jalan sekitar 14 hari kemarin kan masa transisi itu. Orang masih menyesuaikan semua kan. Tetapi operasi-operasi di tempat-tempat dimana publik berkumpul itu tetap dilakukan,” katanya.

“Sampai sekarang belum ada. Tapi kalau ada pasti proses itu ditegakkan, karena itu Perwali,” tandasnya.

Menurutnya, sejauh ini sanksi yang diberikan sudah cukup memberikan efek jera di masyarakat. 

 

Kondisi Surabaya Raya

Paparan Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo dalam diskusi virtual bersama dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto yang digelar IDI Surabaya pada Sabtu (27/6/2020). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

Sebelumnya, dalam diskusi virtual bersama dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto yang digelar IDI Surabaya pada Sabtu (27/6/2020), Windhu sempat menyampaikan kondisi epidemiologi Covid-19 di Surabaya. Dimana populasi di Surabaya mempunyai risiko paling tinggi untuk terinfeksi Covid-19 di antara semua kota di Indonesia (AR mencapai 178,7 per 100.000 penduduk).

Kemudian risiko kematian pada pasien positif Covid-19 di Surabaya masih tinggi, yakni dengan Case Fatality Rate (CFR) atau angka fatalitas kasus mencapai 7,4 persen dan Jatim mencapai 7,6 persen. Diatas CFR nasional yang sebesar 5,2 persen. (data 25 Juni 2020).

Selanjutnya, kurva epidemi Covid-19 di Surabaya menunjukkan pola sebaran penularan yang propagated dan kontinyu. Tingkat penularan Covid-19 di Surabaya kembali meningkat setelah sembilan hari berturut-turut Rt berada di bawah 1. (pada 11 Juni – 20 Juni 2020). Serta, dari peta epidemi Covid-19 Provinsi Jatim, Kota Surabaya berada pada tingkat risiko tinggi (merah).

“Kesimpulannya, wabah masih tidak terkendali di Kota Surabaya,” tandas Windhu.

Kawasan Surabaya Raya (Malang, Gresik, dan Sidoarjo) sendiri telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga jilid tiga, yang dimulai sejak 28 April hingga 8 Juni 2020 lalu. 

 

Peran Masyarakat 

Suasana Kawasan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RW 2, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Selasa (30/6/2020) malam. Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

Windhu menilai perlunya optimalisasi upaya partisipasi dari struktur terkecil masyarakat (Dasawisma, RT, dan RW) untuk membantu kebijakan penegakan disiplin dan edukasi publik di masyarakat guna mengendalian wabah.

Kemudian mendorong assessment risiko (kelompook rentan/risiko tinggi kesehatan dan sosial ekonomi) di lingkungan RT/RW untuk mempermudah intervensi penanganan di bawah koordinasi Puskesmas setempat. Serta komunikasi publik pemerintah daerah dengan warga masyarakat harus terus menerus dilakukan secara tepat dan efektif, utamanya komunikasi risiko.

Pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah juga dinilai penting sebagai upaya penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang berbasis peraturan atau regulasi. 

“Tidak bisa diserahkan pada masyarakat saja, tetapi aparat ini harus mengendalikan (penegakan disiplin berbasis peraturan),” imbuhnya. 

Salah satu bentuk peran warga seperti yang dimaksud Windhu adalah Kampung Tangguh, seperti yang ada di RW 2, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya.  Mereka bergotong royong menjaga kampung dari persebaran Covid-19. 

“Disini yang terconfirm ada sekitar 10 orang, tapi penurunan sudah lumayan. Kita menekankan supaya tidak merambatnya virus ini, jadi diadakannya kampung tangguh ini. Kita benar zona merah, tetapi tetap menjaga lingkungan terutama di RW 2 ini,” kata Sekretaris Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo setempat, Akhmad Agussairi.

Kampung tangguh ini merupakan hasil swadaya mandiri yang berdasarkan asas gotong royong masyarakat dari 6 RT yang terdapat di RW 2 Kelurahan Pagesangan ini.

“Kita pengelolaannya dari RT-RT terus dari warga, jadi sumbangsih warga. Ini rencananya berlangsung sampai 14 hari, sejak tanggal 20 Juni kemarin,” ujar Agus.

Secara gotong royong, warga setempat membantu sesama warga yang sedang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan bantuan sembako apabila belum tercatat di Dinas Sosial untuk mendapatkan permakanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

“Kalau belum tercatat di Dinas Sosial (Dinsos), kita selama tiga atau empat hari selama belum ada permakanan dari Dinsos kita mensub nya dari sini,” katanya.

Sementara itu, Ketua RT 3, RW 2 Kelurahan Pagesangan, Didik Soegiono mengatakan, pihaknya juga terus mengedukasi warga terkait protokol kesehatan baik secara tulisan maupun lisan. Penyemprotan disinfektan di setiap rumah warga, khususnya pada benda yang sering di sentuh seperti gagang pintu, hingga fentilasi udara rutin dilakukan setiap hari.

Ia juga menekankan kepada 165 KK yang ada di RT nya agar tidak menstigma atau mengucilkan warga yang terkena Covid-19 di wilayahnya. Melainkan memberikan dukungan agar warga tersebut lekas pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

“Tidak ada stigma di masyarakat. Saya tidak suka dan tidak mau kalau ada warga yang positif itu dikucilkan, karena kita semua ini tetap sama, manusia ciptaan Tuhan,” tandasnya.

Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, di RW 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya ini merupakan salah satu diantara banyaknya kampung tangguh yang terbentuk di Surabaya sebagai upaya menekan penyebaran virus corona dengan pelibatan aktif masyarakat di dalamnya.

Keanggotaan gugus tugas kampung tangguh ini terdiri dari empat satgas, yakni satgas wani sehat, satgas wani sejahtera, satgas wani ngandani, dan satgas wani jogo.

Pada awalnya, warga setempat melakukan protes terhadap sejumlah kebijakan gugus tugas kampung tangguh ini, salah satunya terkait sistim one gate. Namun, dengan masifnya edukasi dan informasi yang diberikan, warga setempat mampu menerimanya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.