RKUHP Dinilai Timbulkan Masalah Baru

Yovie Wicaksono - 1 August 2019
Diskusi "Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Isu Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender" di Surabaya, Selasa (30/7/2019). Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Aliansi Jawa Timur Reformasi KUHP mendorong pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana pengesahan RKUHP yang dinilai akan menimbulkan banyak masalah baru dalam aspek kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.

Perwakilan Aliansi Jawa Timur Reformasi KUHP, Zahrotul Ulya mengatakan, pasal-pasal dalam draft terakhir RKUHP versi 25 Juni 2019 masih diliputi dengan masalah overkriminalisasi (tindakan kriminalisasi yang berlebihan), diantaranya kriminalisasi terhadap promosi alat kontrasepsi, kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan aborsi, potensi kriminalisasi pecandu dan pengguna narkotika, serta kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar perkawinan (zina).

“Misalnya, RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang, padahal dalam Pasal 21 PP No 61 Tahun 2014 pelayanan kontrasepsi salah satunya diselenggarakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam Media Briefing “Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Isu Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Gender” di Surabaya, pada Rabu (31/7/2019).

Perempuan yang kerap disapa Zahra ini menambahkan, jumlah kader kesehatan terlatih yang berpotensi dikriminalisasi karena ketentuan tersebut hingga 2014 saja di Kementerian Kesehatan berjumlah 669.477 orang.

Ketentuan tersebut juga akan menghambat program pemerintah seperti program keluarga berencana (KB), program edukasi kesehatan reproduksi, dan program penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS.

Kemudian di pasal yang terkait dengan aborsi, Aliansi Jawa Timur Reformasi KUHP sepakat untuk direvisi. “Karena jelas di pasal tersebut tertuang bahwa seluruh dan setiap perempuan itu akan di kriminalisasi ketika melakukan aborsi, sedangkan sudah jelas di PP Nomor 61 bahkan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan boleh dilakukan aborsi selama ada indikasi medis dan korban pemerkosaan,” imbuhnya.

Zahra juga menambahkan, terdapat satu pasal yang menyebutkan hanya dokter pelaksana yang tidak akan dikriminalisasi dalam layanan aborsi, sedangkan tidak mungkin aborsi hanya dilakukan oleh dokter tanpa perawat, bidan, konselor, dan beberapa staf medis yang membantu layanan aborsi.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menilai, pemerintah dan DPR sangat tergesa-gesa jika RKUHP tersebut disahkan.

“Update terakhir, DPR akan mensahkan RKUHP pada bulan September 2019. Saya rasa ini sangat tergesa-gesa, dalam artian secara hukum rancangan Undang-Undang yang dibahas itu harus melibatkan masyarakat dan harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” ujar Wachid.

Wachid menambahkan, banyak yang terkait Hak Asasi Manusia seperti para kelompok rentan yang rawan di persekusi dan kriminalisasi, misalnya pada pasal-pasal mengenai tindakan aborsi, perlindungan anak, dan sebagainya. “Makanya kami sebut overkriminalisasi,” ujarnya.

“Hal-hal yang sangat sepele saja bisa di kriminalisasi, misal pasal perzinahan. Dulu overspel itu harus ada ikatan keluarga tapi kalau sekarang semua orang yang melakukan perzinahan akan di kriminalisasi. Saya rasa akan sangat banyak sekali perempuan-perempuan korban atau kelompok rentan yang berpotensi di kriminalisasi,” tandasnya.

Masalah-masalah yang muncul dalam RKUHP ini dinilai karena beberapa faktor, yakni tidak dilibatkannya ahli-ahli dan badan/lembaga terkait, seperti ahli kesehatan dalam proses pembahasan RKUHP. Kemudian semangat untuk mengesahkan RKUHP ini tidak dikuatkan dengan semangat reformasi hukum pidana dengan tujuan pemidanaan yang jelas dan terukur. Serta, tidak adanya evaluasi berbasis bukti penelitian mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.

Ditambahkan, Aliansi Jawa Timur Reformasi KUHP merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan penerjemahan secara resmi terhadap KUHP yang berlaku saat ini.

Kedua, mengevaluasi naskah KUHP yang telah diterjemahkan secara resmi untuk memilah ketentuan mana yang dapat diprioritaskan untuk diubah atau dihapus.

Ketiga, melakukan pembahasan revisi KUHP dengan menetapkan isu-isu yang dianggap prioritas dan melibatkan ahli-ahli dan badan/lembaga pada seluruh bidang terkait termasuk ahli kesehatan dan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.