Puan Lantik Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia

Yovie Wicaksono - 24 July 2020
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melantik pengurus baru Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) 2020-2024 di kompleks parlemen Jakarta, Kamis (23/7/2020). 

Politikus PDI Perjuangan Diah Pitaloka terpilih sebagai Ketua Presidium KPP RI 2020-2024, menggantikan Ketua Presidium KPP-RI periode 2015-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

“Ini adalah tentang sudah dibukanya gerbang bagi perempuan Indonesia, untuk menempati posisi posisi utama dalam politik. Dan saya percaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia berperan penting untuk membuat perjalanan ini menjadi lebih cepat lagi kedepannya,” ucap Puan dalam pidatonya.

Pengukuhan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Periode 2020-2024 ini mengambil tema “Perempuan Unggul, Indonesia Maju”. Menurut Puan, menjadi tugas KPP-RI agar kualitas politisi perempuan makin meningkat sehingga jalan bagi  perempuan untuk menempati posisi–posisi utama semakin lempang. 

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, lanjutnya, namun  perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. 

“Kita harus mengingatkan dan meyakinkan banyak orang bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekedar kebijakan afirmatif melainkan bentuk  kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia,” ujarnya.

Puan menekankan peran strategis  Kaukus Perempuan Parlemen pada isu keterlibatan perempuan  dalam proses pembangunan nasional. 

“Ada harapan yang diletakkan oleh para perempuan Indonesia di pundak Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia  yang harus diwujudkan secara maksimal menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Parlemen Indonesia melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,” tandasnya.

Salah satu  yang harus segera dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen, menurut Puan, adalah  Penguatan regulasi nasional untuk menjamin peran perempuan serta membangun kerjasama antar berbagai kelompok dan negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peran perempuan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.