Perempuan Pekerja Migran Masih Rentan akan Kekerasan

Yovie Wicaksono - 29 March 2021
Diskusi daring bertemakan "Perlindungan Perempuan Pekerja Migran di Masa Pandemi" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Belajar (BEM-UT Pokjar) Hong Kong. Foto : (Istimewa)

SR, Hong Kong – Perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) tergolong dalam kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan baik fisik, verbal ataupun mental. Namun hingga kini, implementasi perlindungan terhadap PMI dirasa belum maksimal.

Ketua International Migrant Alliance, Eni Lestari mengatakan, Hong Kong sebagai salah satu negara tujuan PMI, hampir seluruhnya adalah perempuan dan 70 persennya bekerja di sektor domestik (rumah tangga).

Ia menyoroti masih ada diskriminasi kepada mayoritas pekerja domestik di Hong Kong yang didapati dari majikannya. Di antaranya praktik jam kerja yang panjang, mulai 12 hingga 18 jam, serta akomodasi tempat istirahat (tidur) dan makan yang kurang layak.

“Banyak kasus yang kami temukan, efeknya adalah kesehatan fisik. Apa saja penyakit yang mereka derita? Salah satunya adalah radang paru-paru dan ada juga yang menderita gagal organ. Bayangkan setiap hari mendapat perlakuan yang seperti itu selama dua tahun kontrak. Pindah majikan belum tentu mereka mendapat fasilitas yang lebih baik, ada kalanya lebih buruk,” ujarnya dalam diskusi daring bertemakan “Perlindungan Perempuan Pekerja Migran di Masa Pandemi” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Belajar (BEM-UT Pokjar) Hong Kong.

Belum lagi, lanjut Eni, aturan imigrasi dari pemerintah Indonesia sendiri yang merugikan PMI. Hal itu antara lain larangan ganti majikan kalau kontrak belum berakhir, diskriminasi visa kerja bagi yang terpaksa memutuskan kontrak dan persoalan potongan biaya dari agensi.

Sementara yang terkait kebijakan pemerintah Hong Kong di masa pandemi, Eni memaparkan kalau tidak adanya jaminan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan hand sanitizer, tidak adanya fasilitasi ganti majikan dan bantuan sosial (bansos) bagi PMI apabila majikan mengalami bangkrut akibat pandemi Covid-19.

Dijelaskan perempuan aktivis buruh migran ini, untuk mengatasi persoalan diskriminasi PMI di Hong Kong adalah adanya dialog antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh KJRI dengan pemerintah Hong Kong.

“Berbicara tentang solusi, solusinya adalah kita harus meningkatkan daya bargaining power kita kepada pemerintah Hong Kong, untuk menghormati kontribusi dari PRT migran. Kita di sini tidak merugikan masyarakat Hong Kong dan pemerintah,” ujar Eni.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga berharap kepada Konsulat Jenderal RI di Hong Kong agar lebih banyak melakukan dialog dengan pemerintah setempat.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, mengakui banyaknya persoalan yang dihadapi dikarenakan kurang berdayanya payung hukum yang berlaku di Indonesia. Diungkapkannya, keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) masih belum cukup konkrit melindungi PMI, terutama yang bekerja di sektor domestik.

“Pembuatan peraturan turunan UU PPMI yang sampai sekarang juga belum selesai dan entah sampai kapan. Malah justru ada perubahan substansi tentang kemudahan proses perizinan perusahaan penempatan PMI di UU Cipta Kerja. Ini berpotensi terjadi kerentanan penurunan hak-hak PMI,” ujar Komisioner yang akrab dipanggil Tias ini.

Khusus soal penguatan pekerja di sektor rumah tangga, ungkap Tias, pihaknya akan terus mendesak DPR RI untuk meloloskan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi produk undang-undang. Namun upaya Komnas Perempuan ini, diakui Tias tidak semudah membalikkan tangan.

Di sisi lain, Konsuler KJRI Hong Kong Essie Marsianti mengatakan, sebesar 0,00305 persen dari jumlah total 150 ribu PMI yang dinaunginya mengalami gangguan kesehatan serius dan meninggal dunia. Namun begitu, kata Essie, satu jiwa yang mengalami musibah sangat berarti bagi pihaknya untuk dijaga.

“Rata-rata berusia relatif muda, dengan sakit stroke, sakit kanker apakah kanker payudara, kanker usus, kanker rahim dan juga penyakit gula. Kami meminta kepada teman-teman pekerja migran, walau kondisi yang tidak memadai di rumah majikan tetap terus jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan sesuaikan pakaiannya terutama saat musim dingin,” kata Essie.

Sedangkan mengenai PMI yang tersansung kasus hukum, Essie menyebut ada tiga terbanyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil PMI di Hong Kong, antara lain kasus pencurian, overstay dan narkoba.

Maka dari itu, pihaknya juga terus mendorong literasi hak dan kewajiban PMI sebagai salah satu upaya perlindungan PMI. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.