Pemerintah Klaim Telah Mengetahui Identitas Peretas Bjorka

Yovie Wicaksono - 14 September 2022

SR, Jakarta – Pemerintah mengklaim telah mengidentifikasi pelaku peretasan Bjorka. Dijelaskan bahwa peretas Bjorka tidak memiliki keahlian atau kemampuan sungguh-sungguh, dan hanya ingin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati.

“Dari kesimpulan tadi apa yang disebutkan Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati kalau kita bisa dibobol tapi sampai hari ini tidak. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri tetapi belum diumumkan. Gambaran siapa dan dimananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Kominfo Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BSSN Hinca Panjaitan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Mahfud mengatakan, data-data yang disebarkan oleh Bjorka merupakan data biasa yang bersifat umum. Ia menekankan bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor. Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang.

“Sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu jaman Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) ada Wikileaks itu pembicaraan Presiden bisa tersebar saat dengan Dubes Australia, pembicaraan Presiden dengan para menteri karena pergi ke Singapura dulu itu juga tersebar, yang ini tidak ada ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini perihal surat itu yang isinya sampai detik ini belum dibobol,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan motif yang dilakukan peretas Bjorka gado-gado, yaitu motif politik, ekonomi dan jual-beli. 

“Motifnya ternyata juga gado-gado ada motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya, sehingga juga kaya gitu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan, pemerintah telah membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan agar pemerintah membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan akan ada perundangan yaitu UU Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di DPR di tingkat 2.

“Berarti tinggal tingkat 2 yaitu pengesahan di paripurna dan selanjutnya itu sudah tidak ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber. Untuk masyarakat Indonesia data-data yang rahasia sampai sekarang itu belum ada. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai pedoman kita, sebagai pengingat untuk kita semua sama-sama berhati-hati,” kata Mahfud.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan kepada penyelenggara sistem elektronik privat harus betul-betul melakukan keamanan data di sistemnya, karena serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat.

“Memastikan teknologinya untuk ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia dan enkripsi betul-betul kuat dan memadai,” ujarnya.

“Jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan, berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan sehingga menjaga dengan baik dan melaksanakan kewajibannya untuk melindungi data pribadi masyarakat yang ada di sistem elektroniknya masing-masing,” sambung Jhonny. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.