Pemerintah Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan

Yovie Wicaksono - 16 September 2022

SR, Jakarta – Terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana, pemerintah akan terus mendorong agar segera diagendakan pengesahannya di DPR.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, usai menerima audiensi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (16/9/2022).

“Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, dan tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara,” tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan, pemerintah punya komitmen kuat menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Menurut Mahfud, rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana sudah sampai ke DPR.

“Presiden juga terus menanyakan ini sudah sampai dimana prosesnya, saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas yang khusus untuk undang undang perampasan aset,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan pemerintah sejalan dengan apa yang diinginkan MAKI. “Yang disampaikan oleh MAKI, bahwa ingin melakukan uji undang-undang agar nanti ada kewajiban bagi negara ini, pemerintah dan DPR segera mengundangkan undang-undang perampasan aset itu, itu sudah cocok lah,” kata Mahfud.

Sementara itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menegaskan rancangan undang-undang perampasan aset, harus segera disahkan jadi undang-undang, apapun upayanya.

“Saya bersilaturahmi ke Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud dalam rangka menyuarakan tangisan rakyat gara-gara bebas bersyaratnya napi koruptor minggu-minggu kemarin. Jadi rakyat itu sekarang menangis, karena korupsi itu selain hukuman ringan mereka masih kaya raya. Nah, saya melakukan judgement bahwa untuk memiskinkan hanya untuk menambah luka masyarakat terobati,” jelas Boyamin.

Kepada Menko Mahfud menurut Boyamin, dirinya menyampaikan harapan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan apapun upayanya. “Dan saya menyampaikan rencana untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mencantolkan di UU Pemberantasan Korupsi,” kata Boyamin sembari menambahkan bahwa undang-undang perampasan aset untuk memberi efek jera dan kemudian mengembalikan kerugian negara.

“Toh ini juga sudah dimasukkan prolegnas. Nah kalau kemarin ada penolakan, itu ya harus segara, bahwa DPR ini maunya apa? Terhadap pemberantasan korupsi ini mendukung atau pro koruptor?” kata Boyamin sembari menegaskan ulang niatnya untuk menempuh jalur di Mahkamah Konstitusi.

“Supaya gak pakai lama, saya maju ke MK, mudah mudahan cepat sidangnya,” sambungnya. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.