SR, Surabaya – Di tengah dinamika geopolitik global yang kembali memanas, jejak Konferensi Asia Afrika (KAA) pada April 1955 terasa relevan untuk dibaca ulang. Bagi anggota Komisi X DPR RI sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, peristiwa di Bandung kala itu bukan sekadar forum diplomasi, melainkan fondasi cara Indonesia memahami dunia.

“Pertama kita harus merujuk dulu kepada pemikiran geopolitik Bung Karno. Jadi Bung Karno sendiri saat itu membagi dunia pasca Perang Dunia Kedua itu menjadi empat blok. Dua blok yang pertama adalah antara blok timur dan barat yang diwakili oleh Amerika mewakili kapitalisme, liberalisme, dan Uni Soviet blok timur yang kita tahu komunisme, sosialisme,” ujarnya di ujung telefon.

Dalam pembacaan itu, kata Bonnie, dunia berada di bawah bayang-bayang konflik besar. Ketegangan di antara dua blok ini saat itu berpotensi berujung pada perang nuklir.

“Menurut Bung Karno, kedua kekuatan ini karena nanti dampaknya akan membawa bencana bagi kemanusiaan, maka kata Bung Karno semestinya dua kekuatan ini bisa hidup berdampingan secara damai. Itu yang disebut sebagai peaceful co-existence,” jelas legislator yang diusung oleh PDI Perjuangan ini.

“Peaceful of co-existance ini dilontarkan pertama kali oleh Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet yang waktu itu mengatakan bahwa mestinya bisa hidup berdampingan tanpa harus saling mengganggu. Kemudian diamplifikasi lagi oleh Bertrand Russell, seorang filsuf dari Inggris yang menulis di salah satu media internasional, mengamplifikasi lagi pentingnya peaceful co-existence ini yang kemudian juga diamplifikasi lagi oleh Bung Karno,” imbuhnya.

Namun ternyata, eks pemred majalah Historia ini mengatakan, tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan damai.

“Nah, yang kedua, antara negara-negara kolonialis dengan negara-negara koloni. Kalau kata Bung Karno, ini tidak bisa berdamai. Ini harus melawan. Karena selama negara-negara kolonialis ini masih terus memaksakan kehendaknya untuk mengkolonisasi negara-negara di Global South (belahan dunia selatan), maka tidak akan tercipta perdamaian, tidak akan tercipta keadilan bagi umat manusia,” urainya, “Dari sinilah akhirnya lahir semangat Konferensi Asia Afrika,” tegasnya.

Bonnie Triyana menambahkan, konferensi ini bukan sekadar organizing event (mengorganisasi peristiwa global). Tapi KAA juga sebuah gerakan untuk membebaskan bangsa-bangsa di dunia ketiga, demi menciptakan realita baru yang berkeadilan. Dalam konteks itu, politik luar negeri Indonesia menemukan bentuknya, yakni politik bebas aktif.

“Bebas aktif di sini bukan berarti netral. Bebas aktif di sini dalam arti dinamis. Bebas itu dalam arti memilih kepentingan yang lebih besar untuk kemanusiaan, dan aktif itu dalam arti ikut menciptakan kemungkinan-kemungkinan menciptakan realita baru di dunia,” tutur pria yang berasal dari Serang, Banten ini.

Setelah Perang Dunia Kedua, lanjut Bonnie, banyak negara merdeka, mestinya ada kemungkinan untuk menciptakan realita dunia baru yang pada tahun ’60 disampaikan oleh Bung Karno ‘to build the world anew’ (membangun dunia kembali). Semangat itu juga tercermin dalam konstitusi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

NEFO dan Visi Besar Bung Karno

Memasuki dekade 1960-an, gagasan Bung Karno berkembang lebih jauh melalui konsep kekuatan dunia yang baru muncul alias New Emerging Forces (NEFO) yang lahir di tahun 1964.

“Nah, Bung Karno dengan gagasannya ini, kalau kata The Beatles (grup rock legendaris asal Inggris era-1960 an), beliau itu ‘the dreamer’ (judul salah satu lagi The Beatles, –Red). Ada yang bilang seorang utopia atau apalah. Intinya beliau itu orang yang punya visi dan imajinasi besar,” ungkapnya.

Visi besar itu, lanjut Bonnie, bahkan pernah dijelaskan oleh Bung Karno melalui analogi sederhana. Bung Karno mengilustrasikan konsep bikin jembatan dalam bahasa Jawa: Jembatan iku ojo nggawe sing sak meter cagak, sak meter cagak.’ (Jembatan itu jangan dibuat dengan satu meter tiang, satu meter tiang). “Dalam ilustrasi itu Bung Karno ingin menjelaskan bahwa jembatan banyak tiangnya itu menurut Bung Karno adalah teknologi rendahan tapi jembatan yang bagus itu panjang, melengkung, menghitung bebannya, tiangnya satu saja di tengah tapi besar dan kokoh,” bebernya.

Dari imajinasi itu lahir berbagai inisiatif tandingan oleh Bung Karno mengenai konsep politik luar negeri Indonesia, termasuk dengan adanya NEFO sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan mapan lama dari Blok Barat yang diistilahkan dengan Old Established Forces (OLDEFO) .

Pragmatisme vs Ideologi

Zaman pun berganti dan adanya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks kekinian, Bonnie melihat adanya kecenderungan pragmatis dalam politik luar negeri Indonesia.

“Yang saya harus luruskan, pertama jangan pernah kita membedakan ini hal ideologis, yang itu pragmatis. Seolah-olah pragmatisme itu bukan ideologi. Pragmatisme juga sebuah terma, sebuah mainstream pemikiran yang bisa juga menjadi ideologi,” tegasnya.

“Apakah itu mencerminkan atau mendatangkan keuntungan bagi kepentingan nasional kita. Kalau iya, berapa, bagaimana caranya, itu perlu,” imbuh Bonnie Triyana.

Namun ia mengingatkan agar Indonesia tidak berpikir jangka pendek. Pragmatisme tidak boleh menjadi acuan abadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

“Kalau katakan pragmatis, pragmatismenya untuk berapa lama? Kalau cuma untuk setahun, dua tahun, lima tahun sampai 2029, itu untuk apa? Indonesia harus hidup 1000 tahun lagi, bukan hidup tiap lima tahun sekali. Bung Karno bilang, Indonesia abadi untuk selama-lamanya,” tandasnya.

Membaca Relevansi Sejarah, Menyikapi Konflik Timur Tengah

Pembacaan historis itu menjadi relevan ketika melihat konflik global hari ini, terutama di Timur Tengah, antara Amerika Serikat, Israel dan Iran bagi posisi Indonesia. Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, menilai sikap pemerintah sekarang justru menjauh dari prinsip yang diwariskan Bung Karno.

“Jadi sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah saat ini itu sangat mengecewakan, bahkan melanggar prinsip-prinsip hubungan luar negeri kita,” ujar peraih beasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1998 ini dalam wawancaranya dengan Super Radio via telefon.

Gunrom, panggilan akrab Guntur Romli, menegaskan pentingnya membedakan posisi dalam konflik. Menurut hematnya, pihak Amerika dan Israel itu adalah pihak yang menyerang. Mereka adalah agresor terhadap Iran. Iran adalah korban serangan invasi negara lain dan ini jelas melanggar kedaulatan negara Iran. “Jadi seharusnya sikap pemerintah Indonesia adalah mengutuk serangan tersebut, mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel,” cetusnya.

Gunrom menilai konsep bebas aktif tidak bisa dimaknai sebagai netral tanpa sikap. Hal itu ditunjukkan Bung Karno yang konsisten mengajarkan bahwa rakyat Indonesia itu anti-imperialisme, anti-agresi, anti-penjajahan. “Jadi tegas sekali keberpihakan Bung Karno terhadap orang-orang atau pihak yang diserang,” ujarnya.

Ia lantas mengkritik langkah pemerintah yang dinilai menyimpang dari prinsip tersebut. “Tapi kalau kita lihat sekarang, sikap Presiden Prabowo kan malah condong ke gengnya Donald Trump dan Israel dengan ikut Board of Peace. Itu sudah pelanggaran terhadap prinsip bebas aktif,” tukas Guntur Romli.

Gagasan Megawati Soekarnoputri: KAA 2.0

Dalam refleksinya, wakil rakyat sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana juga mengamini gagasan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Gagasan itu mengenai KAA 2.0, yaitu upaya reunifikasi negara-negara dunia ketiga untuk mencari solusi bersama akibat dampak buruk dari kondisi geopolitik yang kian memanas.

“Saya ingat Ibu Mega pernah bilang, apakah kita pernah bertemu lagi dengan negara-negara Asia Afrika yang dulu ikut KAA? Bayangkan, kita mengorganisir bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tapi naasnya tiba-tiba peran kita tereduksi hanya di Asia Tenggara lewat ASEAN pada awal era tahun 70-an,” katanya.

Bonnie Triyana mengingatkan bahwa warisan gerakan Non-Blok dan politik luar negeri bebas aktif masih relevan hingga hari ini.

“Kadang-kadang kita mungkin karena tidak pernah serius melihat perspektif menggunakan perspektif historis, sehingga melihat katanya sudah tidak relevan melihat masa lalu. Tidak. Ini masih terjadi sampai sekarang,” katanya.

“Kalau belajar teorinya Anibal Quijano dan Walter Mignolo soal kolonialitas, dekolonialitas, soal colonial matrix of power, kita bisa tahu betapa kolonialisme itu meninggalkan praktik kolonialitas yang sampai hari ini masih mempengaruhi, bahkan kepada cara berpikir kita,” lanjut pria kelahiran tahun 1979 ini.

Di tengah situasi global yang kompleks, pertanyaan besar kembali muncul, ke mana arah politik luar negeri Indonesia selanjutnya?

Di titik inilah, warisan Bung Karno kembali diuji. Antara idealisme dan pragmatisme, antara keberanian dan kompromi, Indonesia dihadapkan pada pilihan, tetap setia pada semangat KAA Bandung atau bergerak mengikuti arus kekuatan global.

Seperti diingatkan Bonnie Triyana, bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. “Pola besar sejarah itu tetap ada, hanya bentuknya yang berubah,” pungkasnya (giy/red)

 

Tags: konferensi asia afrika, konflik timur tengah, prinsip bung karno, superradio.id