SR, Surabaya – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan aksi perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, oleh pendukung salah satu Calon Bupati Kabupaten Tolikara, Papua. Aksi ini terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tolikara hingga diputus secara final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait aksi yang mengakibatkan kerusakan sebagian kantor Kemendagri, Tjahjo Kumolo meminta aparat penegak hukum memproses secara tegas pelaku perusakan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh peserta maupun pendukung Calon Kepala Daerah, agar tidak memaksakan kehendak dalam berdemokrasi, serta tetap menghormati hukum.

“Ya saya menyesalkan, saya sudah terima mereka dua kali, Dirjen saya sudah menerima terus, tapi kan tidak bisa karena ini bukan kewenangan Mendagri, apalagi permintaan dia memberikan SK bagi yang kalah, untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi, itu kan tidak bisa. Saya minta diproses secara hukum,” kata Tjahjo Kumolo, usai menjadi Inspektur Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 72 Tahun, di halaman Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (12/10/2017).

Tjahjo mengaku menyesalkan aksi itu, yang dinilai telah men,cederai demokrasi dan tidak menghormati proses hukum di Indonesia.

“Itu sudah menampar wajah saya, dengan merusak kantor sama saja menampar wajah saya. Dia sudah salah alamat, apalagi ini haknya MK, yang final mengikat, KPU sudah memutuskan, soal ada kecurangan, soal ada gugatan, sudah diproses semua. Ini baru pertama kali, dan mudah-mudahan tidak terimbas dengan yang lain-lainnya,” ujar Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, tahun ini masyarakat sudah memasuki tahun politik, karena pada 2018 akan ada gelaran Pilkada, serta 2019 Pileg dan Pilpres. Tjahjo berharap, pesta demokrasi yang akan dijalani masyarakat tetap berjalan pada koridor hukum, dan terbebas dari upaya memecah belah masyarakat melalui isu SARA, kampanye hitam, dan ujaran kebencian.

“Kami juga minta pada Panwas, Kepolisian, kalau ada kampanye hitam, kampanye kebencian, ya harus ditindak dengan tegas,” lanjut Mendagri.

Dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, Mendagi berpesan agar masyarakat tidak terpecah belah hanya karena pilihan politik yang berbeda. Pasangan calon, tim suskes, serta pendukung, diminta  menyuguhkan janji programnya untuk adu konsep atau program, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Silahkan beda pilihan, tapi masyarakat harus kompak, jangan sampai terbelah. Kita harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa Pilkada itu memilih pemimpin yang amanah,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur Soerkawo memastikan situasi keamanan dan politik di Jawa Timur masih aman dan kondusif jelang Pilkada 2018. Pelaksanan Pilkada 2018 dipastikan Soerkawo tidak akan terpengaruh isu SARA yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

“Saya kira masyarakat Jawa Timur sangat dewasa, tidak akan terbawa pada politik perkauman, dan politik bukan konflik SARA. Saya kira masyarakat kita sangat dewasa sekali, sampai sekarang kan juga tenang-tenang saja,” terang Soekarwo.(ptr/red)

Tags: bebas isu sara, kampanye hitam, mendagri, persatuan bangsa, pilkada