SR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Misalnya saja, aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.

Oleh karena itu, Tito meminta Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) agar terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat mengubah mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pemerintahan, agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. 

“Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan,” ujar Tito saat membuka resmi Rakornas BPSDM Kemendagri, di kantor BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). 

Menurut Tito, BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. 

“Dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia,” kata Tito.

Tito juga meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan, serta para pengajarnya yang harus selalu diupgrade. 

“Diklat-diklat teknis yang out-of-date baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjutnya.

Sejauh ini BPSDM Kemendagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. 

Selain itu juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Untuk tahun 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, lutamanya yang terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, anggota DPRD dan juga aparat pemerintah Pusat.

Sekedar informasi, rakornas tersebut dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Tak hanya itu, acara juga turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB. (*/red)

Tags: Budaya amplop, mendagri, Mendagri Minta Agar “Budaya Amplop” Hilang Dari Pelayanan Publik Pemerintah, Tito Karnavian