Mahfud MD: Jaga Situasi Agar Tetap Kondusif Hingga Pilkada Berlangsung

Yovie Wicaksono - 24 November 2020
Menko Polhukam Mahfud MD (dua dari kanan) bersama jajaran terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada Serentak, peserta Pilkada, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga hari H Pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Duabelas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,” ujar Mahfud MD, Selasa (24/11/2020).

Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.

“Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama mengenai pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.

“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00  sampai jam 13.00 siang,” kata Arief.

Arief juga menginformasikan mengenai tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75-77 persen.

Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763  pelanggaran, dimana 1.210 diantaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.

“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan  tertulis, jadi kasusnya, ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.

Secara virtual, Panglima TNI Marsekal  Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapannya dalam membantu pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Ia berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.

“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Hadi Tjahjanto.

Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingkan kondisi nasional dengan keadaan global, dimana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikian, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada  pada posisi sekitar 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakit termasuk juga yang OTG. Namun terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen dipusat maupun di daerah,“ ujar Doni.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, satpol PP yang  ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, ditengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ kata Tito. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.