Ketua KPK Prihatin Atas OTT Dua Pejabat Negara di Awal Tahun

Yovie Wicaksono - 9 January 2020
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua KPK Firli Bahuri di Surabaya, Kamis (9/1/2020). Foto : (JNR)

SR, Surabaya – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengaku prihatin dengan adanya dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pejabat negara diawal 2020 ini. Yakni pada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.

“Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak soalnya dia melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu,” kata Firli di Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Ia menegaskan, dua OTT yang telah dilakukan itu bukanlah gebrakan KPK, namun bagian dari proses panjang dalam tindakan pemberantasan korupsi. 

“Ini adalah bukan suatu gebrakan awal tetapi ini adalah salah satu proses yang panjang. Pemberantasan korupsi itu, di samping kita melakukan pencegahan, juga harus dilakukan dengan upaya penindakan,” jelasnya.

Untuk itu, Firli mengimbau  pada kepala daerah agar tidak main-main dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.

“Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor,” ujarnya.

Mantan Kabaharkam Polri itu juga mengingatkan agar tidak sampai ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.

“Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.