SR, Surabaya – Ketahanan pangan seharusnya melibatkan semua lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih kerap terpinggirkan dalam urusan distribusi, akses, maupun keterlibatan dalam sistem pangan.

Laporan Food and Agriculture Organization atau Organisasi (FAO) tahun 2024, dalam peringatan International Day of Persons with Disabilities, menegaskan bahwa memastikan tidak ada yang tertinggal dalam sistem agrifood adalah kunci utama membangun ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan.

Disabilitas sering kali disertai tantangan dalam mobilitas, komunikasi, dan akses ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan makanan bergizi secara konsisten.

IFAD juga menyebutkan bahwa satu dari enam orang di dunia hidup dengan disabilitas, dan 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pelibatan penyandang disabilitas dalam sistem pertanian dan distribusi pangan sangat penting.

Menurut IFAD, inklusi sejati bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi melibatkan mereka dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kebijakan pangan.

Sementara itu, di Indonesia, Bappenas bersama IFPRI telah memasukkan strategi ketahanan pangan inklusif dalam draft RPJMN 2025–2029, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk difabel.

Langkah-langkah konkret seperti penyediaan dapur umum aksesibel, voucher pangan untuk kelompok rentan, dan pelibatan organisasi disabilitas lokal menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan. Namun hingga kini, implementasinya masih bersifat terbatas dan perlu penguatan kolaboratif antar sektor.

Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok. Ia juga harus dilihat dari sejauh mana setiap orang, tanpa kecuali, memiliki akses yang layak terhadap makanan. Maka, penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang aktif dalam membentuk masa depan pangan yang inklusif, adil, dan tangguh. (*/dv/red)

Tags: akses ekonomi, disabilitas, ketahanan pangan, superradio.id