Kemerdekaan Pers dan Bisnis yang Sehat

Yovie Wicaksono - 25 July 2019
Diskusi “Menjaga Kemerdekaan Pers dengan Bisnis yang Sehat” dengan melibatkan multi stakeholder media di Universitas Surabaya, Kamis (25/7/2019). Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Dewan Pers bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Pusat Studi HAM Universitas Surabaya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, menggelar diskusi bertemakan “Menjaga Kemerdekaan Pers dengan Bisnis yang Sehat” dengan melibatkan multi stakeholder media di Universitas Surabaya, Kamis (25/7/2019).

“Kami berkomitmen bagaimana mengembangkan media massa dan jurnalis agar bisa menjaga ruang redaksi dari intervensi. Intervensi itu nyata dan datang dari kekuatan bisnis dan politik pemilik media. Kami berharap, forum ini mampu membuat komitmen menjaga ruang redaksi agar tetap independen dalam melayani kepentingan publik sesuai semangat kebebasan pers,” ujar Direktur Eksekutif PPMN, Eni Mulia.

Eni mengungkapkan, kasus yang paling mencolok adalah terbelahnya hampir semua media terkait Pemilu yang dimulai sejak pemilihan presiden 2014 dan terus berlanjut hingga saat sekarang. Kepentingan pemilik media yang ikut berkontestasi dalam politik praktis, menjadi bukti nyata pelanggaran kode etik jurnalistik. Jurnalis pun mendapatkan tekanan dan pada akhirnya publik tidak bisa menerima informasi yang berkualitas dan bisa dipercaya.

Survei Indeks Kebebasan Pers di Jawa Timur, juga menunjukkan bahwa pemilik media pers seringkali melakukan intervensi terhadap ruang redaksi. Pada titik ujung-terlemah, apa yang perlu diberitakan untuk kepentingan publik dapat dikalahkan dengan kepentingan bisnis dan politik pemilik media.

Menurut survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018, salah satu tantangan besar bagi kemerdekaan pers di provinsi Jawa Timur menyangkut kemerdekaan dari kelompok kepentingan yang kuat.

Kondisi ini memang sangat ironi. Pasalnya, Indonesia, khususnya Jawa Timur hidup dan  menerapkan sistem demokrasi sejak tumbangnya rezim Orde Baru. Namun, gelombang demokratisasi yang salah satu simbolnya adalah pemilihan umum secara langsung dan pers yang bebas, ternyata tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers. Intervensi ruang redaksi oleh kekuatan bisnis dan kepentingan politik, menjadi penyebabnya.

Ketergantungan finansial media-media pers lokal pada pemerintah daerah dengan memanfaatkan dana APBD yang sangat tinggi juga menjadi hal yang harus dicermati. “Setiap tahun ada banyak perusahaan pers yang mengajukan diri untuk diverifikasi Dewan Pers. Tujuannya cuma satu, agar bisa mendapatkan iklan pemerintahan. Itu saja. Ini fakta. Padahal semangat verifikasi bukan itu,” ujar Ahmad Jauhar, anggota Dewan Pers.

Sementara itu, Yovinus Guntur, perwakilan dari Serikat Pekerja Lintas Media atau SPLM mendorong agar perusahaan media tidak membebani jurnalisnya dengan kewajiban mencari iklan. Seringkali, ada sanksi dari perusahaan media yang jurnalisnya tidak memperoleh iklan sesuai target.

“Tugas jurnalis itu mencari berita, bukan iklan. Semangatnya adalah, jurnalis harus independen. Jadi kami berharap di forum ini ada perlindungan bagi jurnalis, baik itu soal profesi maupun dari sisi ketenagakerjaannya,” kata Yovinus. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.