KemenPPPA: PTM 100 Persen Harus Tetap Jamin Protokol Kesehatan

Yovie Wicaksono - 11 January 2022
Ilustrasi Simulasi Sekolah Tatap Muka di Surabaya. Foto : (Pemkot Surabaya)

SR, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyambut baik kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Riset dan Teknologi. KemenPPPA memandang penting dan perlu menjadi perhatian bersama PTM ini berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

“Kami menyambut gembira kebijakan PTM 100 persen, namun kami sangat berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan tetap menjamin protokol kesehatan,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni, Selasa (11/1/2022).

Selain itu, lanjutnya, capaian vaksinasi Covid-19 dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen perlu diperhatikan. Bagi KemenPPPA, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. “Kemudian, mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi Covid-19. Ini harus menjadi dasar,” kata Erni.

Menurutnya, daerah juga perlu melakukan pemetaan sekolah berdasarkan zona Covid-19 dan pemetaan satuan Pendidikan, guru dan murid terkait kesiapan PTM dengan melakukan assessment. Assessment ini untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM 100 persen secara penuh pada aspek kesiapan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan dan kesiapan sekolah melakukan PTM 100 persen secara penuh baik di rumah maupun tatap muka terbatas.

“Pemerintah telah menyusun regulasi yang dilengkapi dengan buku saku, sehingga perlu peran kita bersama untuk memahami regulasi tersebut agar implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Orang tua juga diperbolehkan memilih untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh jika dirasa orang tua belum siap untuk melakukan PTM 100 persen secara penuh bagi anaknya,” ujar Erni.

Erni menegaskan, agar Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan terkait pelaksanaan PTM harus mempertimbangkan 5 SIAP yaitu SIAP anak, SIAP keluarga, SIAP satuan Pendidikan, SIAP infrastruktur, serta SIAP pemerintah daerah. Selain itu, peran semua pihak terutama orang tua sangat mempengaruhi PTM sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Ia pun mengimbau satuan Pendidikan perlu melibatkan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk persiapan PTM dan memastikan seluruh warga sekolah melaksanakan protokol keselamatan dan kesehatan dalam proses belajar.

“Persiapan para orang tua menjadi fokus perhatian yang harus diantisipasi ketika mengizinkan anaknya bersekolah dengan tatap muka 100 persen. Hal ini membutuhkan peran semua pihak terutama kementerian/Lembaga untuk melakukan edukasi secara masif dan komunikatif dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak untuk mencegah kluster baru penularan virus corona baik di sekolah maupun di keluarga,” kata Erni.

“Pemerintah pusat dan daerah juga perlu membuka kanal-kanal pengaduan seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat ikut memantau dan melaporkan pelaksanaan PTM. Kembali lagi, PTM 100 persen harus tetap mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya,” sambungnya. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.