Jaringan Informan Ahli KPI Surabaya Minta Kasus Pelecehan Seksual Segera Dituntaskan

Yovie Wicaksono - 5 September 2021
Logo KPI. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Jaringan informan ahli Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) wilayah Surabaya meminta kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI pusat berinisial MS agar segera diusut dan dituntaskan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Juru bicara jaringan informan ahli KPI Surabaya, Putri Aisyiyah Rachma Dewi mengatakan, pihaknya mengaku prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Untuk itu, timnya mendukung para penegak hukum dan seluruh lembaga terkait memproses kasus dugaan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan KPI.

“Kami menentang segala bentuk tindakan amoral, termasuk perundungan dan kekerasan seksual, yang terjadi kapanpun, di manapun dan pada siapapun,” ujarnya, Minggu (5/9/2021).

Ia mengatakan, penyintas berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan dan pemulihan secara psikologi dari Negara.

Selain itu, pihaknya juga mendukung KPI untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi sebagai langkah preventif kasus perundungan dan atau kekerasan seksual di kemudian hari. 

Dosen Ilmu Komunikasi Unesa itu menambahkan, jaringan informan ahli KPI wilayah Surabaya mendukung terwujudnya program siaran yang sehat, yaitu program siaran yang memberikan informasi akurat dan kredibel, hiburan yang edukatif, serta pesan yang berpihak pada harkat martabat manusia.

Kemudian juga mengingatkan kepada masyarakat agar arif menerima dan  memproduksi pesan atau informasi terkait kasus ini, serta tidak melakukan perundungan tahap kedua di dunia maya maupun di dunia nyata.

“Pernyataan sikap ini juga telah kami sampaikan secara resmi ke KPI per hari ini (4/9/2021).  Berikutnya, kepada masyarakat agar tidak melakukan perundungan tahap dua di media sosial dan mengedepankan perspektif pro korban dalam melihat persoalan ini,” tandasnya.

Sekadar informasi, jaringan informan ahli terdiri dari individu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas program siaran televisi. Para individu ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari budayawan, praktisi media, dosen, peneliti, dan aktivis sosial. 

Para informan bertugas memberikan penilaian berkala pada program-program siaran tv berdasarkan aturan yang berlaku (UU Penyiaran, UU Pers, P3SPS, dan aturan lain terkait dengan isi siaran). (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.