Isu Reshuffle Berhembus, Ini Kata Sekjen PDI Perjuangan

Yovie Wicaksono - 10 April 2021
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi. 

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

“PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah Presiden,” ujar Hasto di sela acara Gowes Bareng PDI Perjuangan dengan wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/4/2021). 

Seperti diketahui, saat ini isu reshuffle kembali berhembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR. Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR. 

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi  sebagai pemegang hak prerogatif. 

“Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu. Namun, ditegaskan Hasto, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto.

Namun, Hasto kembali menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. 

“Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden,” pungkas Hasto. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.