Dewan Pers Ingatkan Independensi Pekerja Media dalam Pilkada 2020 

Yovie Wicaksono - 11 October 2019
Workshop Peliputan Pasca Pileg dan Pilpres 2019, di Kediri, Jumat (11/10/2019). Foto : (Super Radio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Dewan Pers ingatkan pekerja media untuk tetap menjaga netralitas dalam melakukan peliputan menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. 

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo menganggap pekerja media wajar untuk diingatkan, karena tahun depan ada sekitar 270 kota maupun kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. 

“Kegiatan ini merupakan inisiatif DPR RI untuk mengingatkan teman-teman tahun depan ada 270 Pilkada serentak di Indonesia, Provinsi, Kabupaten, Kota. 270 itu berarti agenda besar. Kita harus fair, wartawan harus menyiapkan diri dengan baik,” ujar Agus usai menjadi pembicara dalam Workshop Peliputan Pasca Pileg dan Pilpres 2019, di Kediri, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, pengalaman Pasca Pilpres dan Pileg kemarin, ia mengajak wartawan untuk melakukan peliputan dengan mengemas produk jurnalistik yang berimbang, tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian dan tidak menghasut atau memprovokasi masyarakat. Sebaliknya, lebih mengutamakan konten pemberitaan yang mendinginkan suasana. 

Agus memperkirakan, persaingan Pilkada tahun depan bisa lebih keras dan kompleks jika dibandingkan Pilpres pada April lalu. 

“Saya kira teman-teman media, harus berperan menjadi mediator, fasilitator dari arus komunikasi publik. Arus informasi wacana berita yang mencerahkan dan bisa meningkatkan partisipasi politik warga,” ujarnya. 

Dewan Pers tidak menginginkan ada pihak-pihak politik yang memiliki niatan buruk memecah belah bangsa, kemudian pekerja media terlibat dan terkesan membiarkan. 

Disamping itu, wartawan juga harus bisa memfilter narasumber yang lebih kredibilitas, tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. 

“Kalau ada narasumber, ada orang tiba-tiba mengeluarkan pernyataan kontroversial, di cek dulu. Di re-cek dulu, perhatikan dikonfirmasi, diverifikasi sehingga kemudian yang muncul adalah berita-berita yang sudah di verifikasi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, yang tidak kalah penting adalah wartawan harus bisa menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan proses penghitungan suara sampai disahkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Daerah. 

“Saya kira di Indonesia yang memiliki kemampuan mengawal proses penghitungan suara itu, utama sekali teman-teman LSM, wartawan dan mahasiswa, harus kompak. Dikawal, jangan sampai terjadi kecurangan yang bisa merugikan masyarakat,” tandasnya. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.