Delegasi Parlemen Nasional Timor Leste Kunjungi DPRD Jatim

Yovie Wicaksono - 4 August 2022

SR, Surabaya – Sebanyak 14 orang rombongan Delegasi Parlemen Nasional Timor Leste mengunjungi DPRD Jawa Timur, Rabu (3/8/2022).

Rombongan parlemen dari Timor Leste itu dipimpin oleh Ketua Komisi D yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Antoninho Bianco. Mereka disambut Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua Anik Maslachah, Ketua Komisi B Aliyadi Mustofa serta Wakil Ketua Komisi D Muhammad Ashari. Pertemuan di ruang VVIP DPRD Jatim itu berlangsung gayeng. Baik perwakilan Timor Leste maupun DPRD Jatim memaparkan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Antoninho Bianco mengatakan, kunjungan ini merupakan perdana dan tujuan utamanya untuk menjalin kerjasama. Ia mengatakan ingin menimba pengalaman para wakil rakyat di DPRD Jatim dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana peran dewan dalam menyerap aspirasi. 

“Ini menjadi referensi kami untuk bisa melaksanakan di negara kami,” jelasnya.

Menurutnya ini penting, apalagi, Timor Leste saat ini dalam persiapan pembentukan daerah otonom di tingkat kabupaten. Antoninho mengatakan, Jawa Timur yang termasuk di dalamnya ada Kota Surabaya dinilai sebagai daerah yang luar biasa. 

“Selain terkenal sebagai Kota Pahlawan, Surabaya disebutnya juga dikenal sebagai kota industri, kota pendidikan serta kota perdagangan internasional. Itulah yang mendorong kami dari Komisi D, sepakat memilih Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyambut baik kedatangan rombongan delegasi parlemen nasional Timor Leste. Dalam kesempatan itu, Kusnadi menjelaskan mengenai kewenangan provinsi dalam tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia. 

“Timor Leste adalah negara baru yang demokratis. Akan tetapi infrastrukturnya belum seperti Indonesia. Nah kunjungan mereka sekarang ini dalam rangka untuk mendirikan daerah-daerah otonom. Jadi diketahui Timor Leste  saat ini masih sentralistik artinya semua itu dikendalikan, ditangani, dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Kusnadi menjelaskan bahwa di Indonesia itu jenjang pemerintahannya terbagi 3 yakni pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya untuk otonomi desentralisasi sepenuhnya ada di kabupaten/kota. 

“Kalau provinsi tugasnya hanya pembantuan.  Bukan berarti bahwa kemudian provinsi atasannya kabupaten/kota. Nah dari pertemuan ini Timor Leste mengatakan tidak membentuk provinsi tapi akan membentuk kabupaten/kota. Dan kemudian memberikan desentralisasi kepada kabupaten kota,” katanya.

Saat ditanya terkait pasokan komoditas Timor Leste 90 persen dari Jawa Timur, Kusnadi mengatakan hal tersebut sangat wajar. Menurutnya sampai saat ini Jawa Timur adalah penyuplai sejumlah komoditas pada Indonesia bagian timur. 

“Ini saya rasa sangat lumrah karena Timor Leste kan secara geografis berdekatan dengan Jawa Timur,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.