SR, Surabaya – Perjalanan Roadshow Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” tiba di kota pahlawan, Surabaya. Wakil ketua KPK Johanis Tanak pun memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya.

“Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini,” ungkapnya dalam pembukaan Roadshow Bus KPK di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Hadir dalam acara ini Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Wakil kejaksaan tinggi, para bupati dan walikota serta kepala OPD se Jawa timur.

Bus Antikorupsi adalah ikon dari upaya pendidikan antikorupsi yang telah mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera sejak Tahun 2014. Menurut Tanak, Tujuan dari kampanye ini adalah untuk membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait nilai antikorupsi serta pentingnya membangun integritas.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyambut baik adanya roadshow bus KPK ini. Ia pun memberikan apresiasi terhadap program yang telah KPK lakukan di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro sebelumnya.

Kegiatan pembukaan roadshow bus antikorupsi kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi peningkatan upaya pemberantasan korupsi bersama seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.  “Kami memakai kampanye Hajar Serangan Fajar supaya pimpinan daerah, bupati dan walikota menjadi teladan untuk tidak melakukan bentuk apapun pemberian kepada masyarakat agar dipilih oleh masyarakat,” tegas Tanak.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK menyampaikan dinamika pemberantasan korupsi di Jawa Timur pada 2023. Ia menyoroti dua potret penilaian upaya pencegahan korupsi daerah, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Menurutnya tren MCP Tahun 2023 mengalami penurunan secara nasional. Termasuk nilai MCP di Provinsi Jawa Timur, ia pun berharap agar tren penurunan ini tidak terjadi berkelanjutan.

“Kami terus berkoordinasi untuk dapat mencapai area yang selama ini belum bisa disentuh, sehingga perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan sesuai dengan catatan perbaikannya. KPK pun berkomitmen untuk mendampingi daerah untuk meningkatkan skor MCP tersebut supaya bisa mencapai skor yang diharapkan,” ungkapnya. (*/ant/red)

Tags: Antikorupsi, bus KPK, superradio.id