Buka Posko Pengaduan THR, LBH Surabaya : Hak Buruh Wajib Diberikan

Yovie Wicaksono - 12 April 2022
LBH Surabaya bersama DPW FSPMI Jawa Timur dan BPJS Watch Jawa Timur membuka posko pengaduan THR 2022. Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur dan BPJS Watch Jawa Timur kembali membuka posko pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022.

Koordinator Posko THR, M Dimas Prasetyo mengatakan, dibukanya posko ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para buruh di Jawa Timur yang THR nya tidak dibayarkan sebagaimana mestinya oleh perusahaan. 

Ia menjelaskan, selama ini perusahaan memiliki pola yang berulang untuk menyiasati pembayaran THR. Pertama, para buruh yang karena statusnya merupakan pekerja tetap outsourcing dan kontrak maka tidak diberikan THR. Kemudian, berdalih dampak Covid-19 sehingga perusahaan tidak sanggup memberikan hak buruh, dan ada pula yang berdalih pada status buruh yang berada dalam proses PHK.

Hal tersebut, dinilai telah melanggar ketetapan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Sesuai aturan yang berlaku, harusnya pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus berhak mendapat THR sebesar 1 bulan upah. Dan pekerja yang punya masa kerja mulai dari 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan maka berhak mendapat THR dengan besaran proporsional,” ujarnya pada konferensi pers di Kantor LBH Surabaya, Selasa (12/4/2022).

Ini juga merujuk pada banyaknya jumlah aduan yang diterima Posko THR. Tercatat, selama 2021 ada 3.342 buruh yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota yakni Surabaya Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, melaporkan 19 perusahaan dan jumlah itu meningkat dibanding tahun 2020 yang berjumlah 3.140 aduan buruh.

“THR adalah suatu kewajiban dari perusahaan  dan wajib dibayarkan ke buruh sebelum H-7 hari raya keagamaan,” ucapnya.

Melihat banyaknya aduan yang masuk, maka pihaknya memutuskan untuk membuka pos pengaduan THR hingga H-3 Idulfitri. Para buruh atau pekerja yang ingin melaporkan tindak pelanggaran THR juga bisa langsung datang ke salah satu dari 4 tempat yang disediakan. Yakni, Kantor LBH Surabaya, Sekretariat DPW FSPMI Jatim, Sekretariat PC SPL FSPMI Kota Surabaya, dan Omah Perjuangan.

“Nanti buruh yang ingin melapor bisa mengisi google form yang disediakan atau bisa juga lewat hotline call di 031-5022273,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat mengimbau para buruh untuk tidak takut melaporkan dan membuat aduan tentang pelanggaran THR, karena pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

“Apabila teman-teman buruh berkeberatan atau tidak berkenan identitasnya dibuka sebagai pelapor, kami akan merahasiakan. Jadi kami akan meneruskan ke perusahaan, tercantum nama perusahaannya saja yang melanggar bukan nama pelapor,” tuturnya. 

Setelah menerima aduan, LBH Surabaya akan memberikan somasi kepada pihak perusahaan untuk membayarkan THR dan jika tidak digubris, akan dilanjutkan dengan pembuatan surat laporan resmi ke Disnaker Jatim untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi.

“Sanksinya bertahap. Pertama teguran tertulis ada note pemeriksaan, kalau tetap tidak dibayarkan ada denda 5 persen, jika tetap tidak dibayarkan sampai lebaran maka ada sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan atau penghentian operasional produksi,” jelasnya. 

Pihaknya pun berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim dapat bersikap tegas kepada para pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Harapan kami pemerintah tegas memberikan sanksi pada perusahaan. Kita sudah hampir 15 tahun membuka posko, sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang diberikan sanksi oleh Pemerintah Provinsi Jatim,” pungkasnya. (hk/red) 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.