SR, Surabaya — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyikapi secara serius dan kritis meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah daerah di Jawa Timur. Lonjakan kasus ini dinilai sebagai peringatan keras atas lemahnya kewaspadaan lingkungan dan potensi keterlambatan penanganan, sehingga menuntut gerak cepat seluruh elemen, terutama di tingkat akar rumput.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa DBD bukan sekadar persoalan musiman yang bisa ditangani secara normatif. Menurutnya, setiap keterlambatan respons berpotensi memperbesar jumlah korban dan memperdalam dampak sosial di masyarakat.

“DBD ini bukan rutinitas tahunan yang bisa dianggap biasa. Setiap kelengahan akan dibayar mahal oleh rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan memerintahkan seluruh kader untuk turun langsung dan memastikan pencegahan berjalan nyata di lapangan,” ujar Deni di Surabaya, Jumat (6/2/2026).

Instruksi kewaspadaan dan gerakan pencegahan tersebut tertuang dalam Surat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor: 014/IN/DPD/II/2026 tertanggal 5 Februari 2026, yang ditujukan kepada seluruh struktur partai, mulai dari DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Melalui instruksi tersebut, seluruh struktur dan kader partai diwajibkan melakukan pemantauan aktif dan langsung terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan warga di wilayah masing-masing, agar potensi wabah DBD tidak dibiarkan berkembang tanpa kendali.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga menekankan pentingnya koordinasi yang konkret dan berkelanjutan dengan tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta instansi terkait, khususnya dalam pendataan kasus, pendampingan warga, dan percepatan penanganan penderita DBD.

Selain aspek medis, PDIP Jatim menilai bahwa pencegahan berbasis lingkungan masih sering diabaikan. Karena itu, kader partai diperintahkan menggerakkan masyarakat secara langsung melalui kerja gotong royong dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dengan penerapan 3M Plus secara disiplin dan konsisten, bukan sekadar slogan.

“Fogging harus dilakukan tepat sasaran di wilayah rawan, dengan koordinasi yang jelas. Jangan reaktif setelah korban berjatuhan. Pencegahan harus mendahului penularan,” tegas Deni.

Tak kalah penting, lanjutnya, seluruh jajaran PDI Perjuangan diminta lebih agresif melakukan edukasi publik terkait bahaya DBD dan pola hidup bersih dan sehat, baik secara tatap muka maupun melalui saluran komunikasi partai, agar kesadaran masyarakat tidak berhenti pada imbauan sesaat.

Sebagai bagian dari pengawasan internal, setiap kegiatan dan perkembangan di lapangan wajib dilaporkan secara berjenjang dan akan menjadi bahan evaluasi serius di tingkat kepengurusan, guna memastikan tidak ada wilayah dan warga yang terabaikan.

“Ini bukan sekadar instruksi administratif. Ini adalah sikap politik untuk melindungi rakyat. Ketika keselamatan warga terancam, PDI Perjuangan tidak boleh berada di pinggir,” tegas Deni yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan bahwa kehadiran partai di tengah masyarakat harus terukur dan berdampak, terutama dalam situasi krisis kesehatan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. (*/red)

 

Tags: demam berdarah, pdip jatim, superradio.id, terjun lapangan, waspada