SR, Sidoarjo – Juariah (24), berusaha menenangkan Umul Banin, putrinya yang berusia 3 tahun, setelah menjalani pemeriksaan. Sudah hampir satu minggu, putrinya mengalami diare dan demam. Juariah juga memanggil putra sulungnya, Ali Kamal (6) untuk menjalani pemeriksaan dokter.

Jarum timbangan menunjukkan angka 19 kilogram saat Ali menaiki timbangan berwarna biru yang berada di sebelah perawat. Setelah melakukan pemeriksaan dasar, dokter Muhammad Ali Fitri yang menangani Ali, melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Ini dok, dia gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Sudah lama begitu, saya kasih bedak gatal tapi belum hilang,” ujar Juariah sambil menunjukkan bagian mana saja yang mengalami gatal kepada dokter.

Terkait gatal-gatal, dokter mengatakan ia harus melihat lagi, apakah itu dari alergi murni atau ada penyakit dermatitis (peradangan pada kulit). Jika berkaitan dengan alergi, maka berkaitan juga dengan penyakit berbasis lingkungan. Dokterpun memberikan resep untuk mengurangi reaksi alergi.

Ali juga memiliki keluhan sakit hernia yang telah dialaminya sejak kecil. Pada 2018, ia telah menjalani operasi hernia di bagian kanan tubuhnya. Operasi tersebut menghabiskan biaya Rp 6 juta dan semuanya berasal dari sumbangan para jamaah Syiah.

Kini, Ali sedang menunggu untuk operasi hernia di bagian kirinya.

Selama ini, Juariah, hanya memijat bagian perut Ali. Cara itu dilakukan untuk mengurangi rasa sakit dan belum adanya biaya untuk melakukan operasi.

“Sering kambuh itu, paling ya cuma dipijat kalau gak istirahat. Kan memang harus di operasi,” ujar Juariah.

Akibat sakit hernia ini, masa bermain Ali, harus “tercuri” karena tidak bisa melakukan aktivitas berat, seperti meloncat hingga berlari. Apabila kelelahan, Ali akan mengalami rasa sakit di bagian kiri bawah perutnya.

Apa yang dialami Ali, seringkali membuat Juariah sedih. Terlebih saat Ali merintih kesakitan.

“Harapan saya itu ya kalau bisa punya BPJS PBI agar segera di operasi, biar bisa main kayak temannya yang lain, gak punya penyakit,” tandas Juariah.

Ali menganggukkan kepalanya saat ditanya apakah masih sering mengalami sakit. Dengan suara lirih ia mengatakan “Aku ingin sembuh” agar bisa bermain bersama dengan temannya.

Sekedar informasi, Juariah dan suami bekerja sebagai buruh pacok (pengupas) kelapa di dekat rusun mereka. Total mereka berdua, memperoleh penghasilan berkisar 200 hingga 300 ribu.

“Mau gimana lagi, untuk makan saja kita harus pintar aturnya,” ujar Juariah.

Selain Juariah, Haniyah (25) ibunda dari Ali Alhadi (2 tahun) juga mengeluhkan akses layanan kesehatan. Buruh pacok kelapa ini mengeluhkan mahalnya iuran BPJS Kesehehatan.

Dua bulan lalu, ia terpaksa menghentikan keikutsertaannya dalam BPJS Kesehatan mandiri yang dimilikinya. “Cuma ikut 5 bulan, terus berhenti sekitar dua bulan lalu karena sudah tidak mampu lagi untuk bayar iuran,” ujarnya.

 

Layanan Kesehatan Gratis

Juariah dan anak-anaknya menjadi bagian dari 350 jamaah Syiah Sampang yang sudah 8 tahun tinggal di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Puspa Agro, Sidoarjo. Mereka hingga kini masih terusir dan belum bisa pulang ke kampung halamannya di Sampang, Madura.

Minggu (2/2/2020) adalah waktu bagi jamaah Syiah Sampang untuk mendapatkan layanan pemeriksaan gratis dari Tim Pendamping Penyelesaian Sampang-Ahlulbait Indonesia (TP2S-ABI). Layanan ini berlangsung sekali dalam setahun.

Pemeriksaan ini meliputi pengobatan umum, cek kesehatan mulai dari tanda-tanda vital (TTV), tes gula darah, asam urat dan kolesterol, kemudian pemeriksaan mata sekaligus pemberian kacamata, serta pemberian obat secara gratis dengan melibatkan tim medis yang terdiri dari tiga dokter, perawat, serta apoteker

Koordinator Tim Pendamping Penyelesaian Sampang-Ahlulbait Indonesia (TP2S-ABI), Muadz mengatakan, bakti sosial pemeriksaan kesehatan yang juga diselenggarakan oleh Dana Mustadhafin ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan cek kesehatan Jamaah Syiah Sampang. Terlebih, belum semua pengungsi memiliki BPJS, serta terbatasnya situasi keuangan mereka.

Pemimpin Jamaah Syiah Sampang, Tajul Muluk mengatakan, pihaknya turut senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan tersebut, terlebih saat ini Jamaah Syiah Sampang banyak yang sedang mengalami sakit.

Sekedar informasi, berdasarkan data per 15 Mei 2019, ada 134 anak pengungsi di usia sekolah, 34 diantaranya Sekolah Dasar, SMP/MTs (35), SMK/SMA (27). Kemudian data dari Puskesmas Taman menunjukkan 32 usia balita, serta empat ibu hamil yang berada di rusun Jemundo.

Bantuan Tunjangan Hidup (JADUP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 709.000 per jiwa yang rutin diberikan tiap bulannya, terkadang mengalami keterlambatan hingga tiga atau empat bulan dalam proses pencariannya pada awal tahun.

“Untuk tahun ini katanya masih dalam pengajuan, Wallahu A’lam belum tau apakah nanti pengajuan ini ada jawabannya atau tidak,” ujar Tajul.

Mayoritas jamaah Syiah ini bekerja sebagai buruh pacok kelapa. “Dari total itu yang punya BPJS PBI hanya sekitar 100an orang,” kata Tajul.

Saat sakit, mereka harus mengeluarkan uang pribadi dan bergotong-royong mengumpulkan dana Mereka juga berharap pada kebaikan hati para donatur. Delapan tahun tinggal di pengungsian, hingga kini persoalan kesehatan menjadi masalah serius bagi mereka.

 

Sikap Pemerintah

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jawa Timur Herlin Ferliana mengatakan, amanat Undang-Undang menyebutkan, anak-anak usia 0 hingga 18 tahun, berhak mendapatkan pelayanan hak dasar, seperti layanan kesehatan.

“Sehingga saya memastikan bahwa disitu sudah terlayani hak mereka, hak anak-anak Jemundo itu meskipun mereka dalam kondisi pengungsian,” ujarnya.

Selama ini, kata Herlin, para jamaah Syiah mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas Taman, Sidoarjo. Selain itu, disediakan layanan Posyandu pada Rabu minggu pertama dalam satu bulan di RT 3 RW 1, yakni Pos 2 yang berada di sekitar area rusun. Jamaah Syiah juga bisa memanfaatkan Puskesmas Sukodono yang jaraknya lebih dekat dari rusun Jemundo.

Sementara itu, Plt Kepala Puskesmas Taman Sidoarjo, Erwin Berthaningrum mengatakan, sudah ada bidan desa yang bertugas untuk memberikan pertolongan terkait kesehatan masyarakat desa di wilayah Jemundo.

Tidak itu saja, saat ini sudah ada seorang perawat yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) RT 17 RW 3, Desa Jemundo, Sidoarjo yang melayani pengobatan dasar selama 6 hari kerja pada jam kerja. “Di Ponkesdes biasanya hanya menunjukkan KTP Sidoarjo atau BPJS, masyarakat bisa bebas biaya,” ujar Erwin.

Menurut Erwin, masalah yang terjadi di jamaah Syiah adalah masih ber KTP Sampang dan tidak semuanya memiliki BPJS, sehingga tetap harus mengeluarkan biaya saat berobat.

Sejauh ini pun, Puskesmas Taman belum pernah memberikan rujukan untuk para pengungsi yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena para pengungsi lebih memilih langsung berobat ke rumah sakit.

“Biasanya hanya rawat jalan saja. Pasien dari pengungsi di Puskesmas ini juga hanya satu persen, karena mereka memilih di Ponkesdes atau Puskesmas Sukodono yang lebih dekat,” katanya.

Ditegaskan, Puskesmas Taman, mengutamakan pelayanan pasien BPJS. Sedangkan, untuk pasien non BPJS mandiri ataupun Penerima Bantuan Iuran (PBI), biasanya akan mendapatkan layanan satu kali pengobatan gratis, dan untuk selanjutnya akan dikenakan biaya.

Erwin menjelaskan, syarat untuk bisa mendapatkan PBI, mereka harus memenuhi kriteria dari Dinas Sosial. “Jadi kewenangan kita memang kalau disini tidak bisa langsung, kalau kita memberikan pelayanan itu pasti. Tapi ya itu tadi, kalau untuk kerumah sakit dan lainnnya kita punya aturan di pemerintah daerah sendiri,” imbuhnya.

Terkait permasalahan yang dialami Ali, jika memang diperlukan biaya untuk penanganan maka pihaknya akan meneruskan informasi tersebut kepada pihak provinsi.

“Karena untuk yang Syiah ini kan hubungannya juga dengan provinsi, kabupaten/kota ini kebetulan hanya ketempatan saja. Sedangkan untuk kegiatannya kan dari provinsi. Nanti mungkin bisa kita sinkronkan di provinsi mengenai hal itu,” ujarnya.

 

Hak Sehat Warga Negara

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Abd. Wachid Habibullah mengatakan, kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara, seperti apa yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengakuan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Pengakuan tersebut semakin diteguhkan dengan ditetapkannya Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 1966. Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005.

“Dengan demikian, Indonesia harus memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan Hak Atas Kesehatan bagi warga negaranya,” ujar Wachid.

Jamaah Syiah Sampang, dikatakan Wachid, merupakan kelompok rentan, yakni korban konflik sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. (fos/red)

Tags: Abdul Wachid Habibullah, Hak anak untuk sehat, Herlin Ferliana, Kadinkes jatim, Korban konflik sosial, lbh surabaya, Rusun jemundo, Syiah Sampang, Tajul muluk