SR, Surabaya – Sekira 20 aktivis lingkungan kolaboratif Ecoton melakukan aksi teatrikal desak pemerintah Jepang hentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia, di depan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Kamis (4/4/2024).

Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya pun turut serta dalam aksi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, tumpukan sampah plastik impor dari Jepang dibawa dan digelar di depan pintu gerbang sebagai bentuk protes atas masuknya sampah Jepang di Indonesia.

Koordinator Aksi kolaboratif, Alaika Rahmatullah menyebut, dibalik gelar negara maju, Jepang merupakan negara eksportir sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Jerman.

Berdasarkan data dari UN Comtrade mulai tahun 2020-2023, Jepang telah mengirimkan sampah plastik ke Indonesia dengan rata-rata 1,5 juta kilogram perbulannya melalui penyelundupan pada aktivitas impor kertas.

Temuan sampah impor, lanjutnya, juga terdapat di kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan di 2 desa Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan dumpsite sampah, yaitu desa Gedangrowo dan desa Bangun.

“Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia ini tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan,” ujar Alaika yang sekaligus menjabat sebagai Divisi Edukasi Ecoton.

Sebelumnya, penelitian Ekspedisi Sungai Nusantara 2022 juga menyatakan bahwa Sungai Brantas menjadi sungai yang paling terkontaminasi mikroplastik diantara 68 Sungai Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

Kepala Laboratorium Ecoton Rafika Aprilianti mengatakan, penelitian Ecoton 2023 mencatat, air, udara, tahu di daerah Tropodo positif terkontaminasi mikroplastik. Belum lagi, asap dari pembakaran sampah plastik juga dapat memicu terlepasnya senyawa dioksin dan furan. Keduanya merupakan senyawa karsinogen yang memicu kanker dan paru-paru.

“Sampah impor ini masuk karena pabrik kertas, ada 12 pabrik kertas yang memanfaatkan bahan baku sampah impor. Pabrik itu membuang limbah cair bercampur mikroplastik ke Sungai Brantas,” tegas Rafika Aprilianti.

Untuk itu, Ecoton mendesak Pemerintah Jepang untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Jepang juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah plastik, sampah domestik yang telah mencemari air, dan udara di Jawa Timur.

“Jepang sebagai negara maju memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan sampahnya secara bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, karena masyarakat Jawa Timur juga butuh akses air bersih dan sehat bebas dari mikroplastik,” kata tim Ecoton, Azis. (*/red)