5 Instruksi Presiden dalam Upacara HUT 73 Bhayangkara

Yovie Wicaksono - 10 July 2019
Presiden Jokowi Pimpin Upacara HUT Bhayangkara ke-73. Foto : (Merdeka.com)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Instruksi ini disampaikan Presiden saat menjadi inspektur upacara HUT ke-73 Bhayangkara di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

“Saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Pertama, terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks,” ujar Presiden.

Kedua, Presiden meminta Polri untuk medepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, agar Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan.

“Keempat, tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Terakhir, perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri.

Tak lupa juga, Presiden mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan berbagai capaian Polri, saya berharap Polri tidak cepat berpuas diri. Namun sebaliknya, menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih, kedepan tantangan yang dihadapi Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri akan semakin kompleks,” imbuh Presiden.

Presiden mengatakan, terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang siber.

Demikian pula dengan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara, kejahatan terhadap kekayaan negara, serta kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, harus ditindak secara tegas dan berkeadilan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.