Presiden Tidak Setujui Beberapa Substansi Revisi UU KPK

Yovie Wicaksono - 13 September 2019
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan soal usulan revisi undang-undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, pada Jumat (13/9/2019). Foto: (BPMI Setpres)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya tidak setuju terhadap beberapa substansi Revisi UU KPK inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

“Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan,” ujar Presiden pada Jumat (13/9/2019).

Kedua, Presiden juga tidak setuju mengenai penyidik dan penyelidik KPK yang hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bisa juga berasal dari unsur ASN, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Ketiga, Presiden juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan selama ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

“Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengolahan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.