“Pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo tersebut merupakan sebuah gagasan yang sangat bagus, mengingat saat ini di Indonesia ada beberapa lembaga yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan,” kata Pratama kepada media di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu menilai gagasan Ganjar sangat bagus, mengingat saat ini di Indonesia ada beberapa lembaga yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan siber seperti BSSN, Badan Intelijen Nasional (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang masih bekerja sendiri-sendiri dalam menjaga keamanan siber di Indonesia.

“Sehingga penunjukan duta besar siber akan sangat berguna dalam mengorkestrasikan semua lembaga tersebut, agar tidak ada fungsi yang saling tumpang tindih. Namun akan dapat saling melengkapi dan menguatkan,” jelasnya.

Dengan adanya kehadiran duta besar sebagai command center, menurut Pratama, negara bisa mengetahui gambaran yang lebih luas soal kondisi keamanan siber dari berbagai sudut pandang. Misalnya berbagai hal terkait kejahatan siber, kondisi serangan siber yang terjadi di lembaga pemerintahan, penyebaran hoaks sampai insiden siber yang dapat berdampak pada keamanan dan kestabilan negara.

“Duta besar siber juga dapat menjadi kanal komunikasi dari berbagai lembaga tersebut sehingga koordinasi antar lembaga akan dapat lebih mulus dan terarah,” kata Pratama.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyodorkan lima kebijakan untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dalam debat ketiga yang mempertemukan antarcapres.

Lima kebijakan tersebut diyakininya dapat menjawab pertanyaan mengenai pertahanan yang dinilai dapat tercapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan artifisial, dan satelit untuk teknologi geospasial.

Pertama memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan membuat sistem keamanan yang baik. Kedua, selain membangun sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik, kecepatan dan jangkauan internet tinggi juga diperlukan.

“Maka kalau kita membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian menjadi persoalan, maka tidak pernah selesai,” katanya.

Ketiga, Ganjar ingin melibatkan penerima beasiswa LPDP untuk dilibatkan maupun berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keempat, pengamanan di Kepolisian RI memerlukan institusi siber yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Sementara kebijakan yang kelima yakni perlu adanya duta besar siber.(*/red)