Menko Polhukam Tegaskan Akan Tindak Pihak yang Melawan Hukum

Yovie Wicaksono - 7 May 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto . Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kembali menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melawan hukum yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu. Dikatakan bahwa selama ini para penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, bahkan telah menimbulkan ratusan korban petugasnya sehingga pantas disebut Pahlawan Demokrasi.

“Ini tentunya harus kita hargai karena mereka betul-betul sudah melakukan tugasnya dengan baik, aman dan sukses, bahkan sudah mendapatkan ucapan-ucapan selamat dan apresiasi dari banyak negara, tidak hanya dari bangsa kita sendiri tapi banyak negara yang telah menyampaikan ucapan selamat, apresiasi,” ujar Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polhukam,  Jakarta, Senin (6/5/2019).

“Artinya mereka itukan juga punya lembaga surveinya, punya utusan-utusan untuk memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dikenal dengan pemilu yang terbesar, serentak satu hari, sulit, tapi toh dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga mereka memberikan apresiasi, selamat kepada kita sekalian, kok kita sendiri malah menuduh bahwa pemilu itu adanya kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, tambah brutal lagi, itu tidak benar,” sambungnya.

Wiranto secara tegas menyatakan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah tersebut tidaklah benar. Karena dirinya sebagai Menko Polhukam kalau itu ada pasti akan tahu dan akan masuk ke dalamnya sebagai aktor, tapi tidak pernah dilaksanakan, melakukan upaya-upaya kecurangan terencana, sistematis, terstruktur, brutal, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah dipikirkan apalagi dilaksanakan.

“Kalau dari KPU dan Bawaslu datang ke kantor Menko Polhukam yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa membantu mereka, apa kurangnya, apa yang perlu kita selesaikan, bagaimana keamanan di daerah, bukan konspirasi untuk melakukan kecurangan, tidak sama sekali. Ini saya sampaikan supaya masyarakat tidak terkecoh, tidak terhasut, masyarakat tidak usah percaya bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, brutal,” katanya.

Diakui jika dalam pemilu atau pilkada ada terdapat kekurangan dan kecurangan,  namun sudah ada lembaga yang menanganinya. Misalnya saja ada Gakkumdu jika terjadi pelanggaran di daerah, kalau terjadi pelanggaran etika maka DKPP sudah disiapkan untuk bisa menyelesaikannya, kalau ada kecurangan-kecurangan ada Bawaslu yang bisa menyelesaikan, dan kalau ada kekurangan atau selisih suara yang perlu diperdebatkan ada Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kita sudah mengantisipasi bahwa semua kecurangan itu kalaupun ada itu wadahnya ada, jangan kemudian menuduh sepihak maka yang menang siapa pun dikatakan itu kecurangan dan mengajak masyarakat untuk tidak mematuhi hukum, itu jelas salah, melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Bukankan para kontestan, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebelum pemilu sudah ada deklarasi, sudah ada pakta integritas untuk bersama-sama membangun suasana damai, suasana aman dalam pemilu dan kalau menang akan dihormati. Yang menang akan merangkul yang kalah, yang kalah juga tidak akan melakukan hal-hal yang negatif dan mengakui kekalahannya itu, itu sudah dilaksanakan,” kata Wiranto.

Dalam kesempatan itu,  Wiranto mengajak semua pihak untuk kembali merajut persaudaraan. Ia berharap masyarakat tidak terhasut ajakan-ajakan yang tidak benar dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pemilu sudah selesai, sekarang sudah masuk dalam proses perhitungan, jadi sudah saatnya kita bersama-sama merajut persaudaraan kita. Maka masyarakat jangan terhasut dengan ajakan-ajakan yang tidak benar dan bagi seluruh masyarakat agar tenang, tidak usah khawatir, tidak usah takut karena aparat keamanan tetap solid, TNI, Polisi, tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan keamanan nasional. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang memecah belah negara antara tentara atau militer dengan polisi bahkan mengaku sudah mempunyai pengaruh terhadap 70 persen TNI itu omong kosong, tidak benar, suruh datang kemari, debat-debatan dengan saya. Jangan menghasut masyarakat seperti itu,” kata Wiranto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.