Oleh: Andhika Wahyudiono (Dosen UNTAG Banyuwangi)

Dalam  konteks penegakan hukum dan integritas lembaga legislatif di Indonesia, desakan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, agar anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online diproses secara hukum dan diadili di pengadilan, mencerminkan serangkaian tantangan kompleks. Dalam pembahasan ilmiah ini, akan dianalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam menindaklanjuti kasus judi online yang melibatkan anggota lembaga perwakilan rakyat, serta strategi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara efektif.

Pertama-tama, tantangan hukum menjadi salah satu isu utama dalam penegakan hukum terhadap anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. Menindaklanjuti keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas ilegal memerlukan landasan hukum yang jelas dan bukti yang kuat. Proses hukum harus melalui serangkaian prosedur yang ketat, mulai dari penyelidikan awal oleh pihak kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan.

Dalam hal ini, pengumpulan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan tantangan signifikan. Bukti yang diperlukan tidak hanya meliputi transaksi keuangan, tetapi juga harus membuktikan adanya niat dan kesadaran dari anggota DPR/DPRD yang terlibat dalam judi online.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan birokratis dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang cepat dan efektif, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain tantangan hukum, ada juga isu-isu etika yang perlu diperhatikan dalam menanggapi keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam judi online. Anggota DPR dan DPRD diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi undang-undang dan etika publik.

Keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal seperti judi online tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencoreng reputasi lembaga legislatif secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan lembaga legislatif melalui proses pengadilan etik. Namun, pelaksanaan pengadilan etik ini sering kali menghadapi tantangan seperti resistensi dari anggota DPR/DPRD yang terlibat, pengaruh politik dalam proses keputusan, dan kekurangan transparansi dalam penanganan kasus.

Oleh karena itu, MKD harus memastikan bahwa proses pengadilan etik dilakukan dengan objektif dan adil, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Dari sisi institusi, tantangan utama adalah mengintegrasikan upaya penegakan hukum dengan kebijakan pencegahan yang lebih luas. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam judi online perlu didukung oleh kebijakan yang lebih holistik untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas keuangan anggota DPR dan DPRD, peningkatan transparansi dalam laporan kekayaan pejabat publik, serta edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online kepada anggota lembaga legislatif. Upaya ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam pencegahan.

Tantangan lainnya adalah aspek politik yang terkait dengan pengungkapan kasus judi online. Pengungkapan kasus ini dapat memiliki implikasi politik yang luas, terutama menjelang Pilkada 2024. Tindakan hukum terhadap anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online bisa dipolitisasi oleh berbagai pihak untuk keuntungan politik.

Konflik kepentingan ini dapat mempengaruhi objektivitas dan efektivitas penegakan hukum, serta memicu perdebatan tentang agenda politik di balik penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan untuk tujuan politik semata.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah strategis perlu diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penegakan hukum yang adil dan efektif, pengawasan etik yang transparan, serta kebijakan pencegahan yang komprehensif adalah komponen kunci dalam mengatasi keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam judi online. Melalui pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi, diharapkan upaya untuk menjaga integritas lembaga legislatif dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Secara keseluruhan, menghadapi keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam judi online memerlukan strategi yang mempertimbangkan tantangan hukum, etika, politik, dan institusi. Setiap dimensi ini membawa tantangan unik yang harus diatasi dengan pendekatan yang berimbang dan menyeluruh. Penegakan hukum yang adil dan efektif, pengawasan etik yang transparan, serta kebijakan pencegahan yang komprehensif adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan upaya bersama dari lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan tindakan ini dapat memperbaiki sistem politik dan menjaga integritas lembaga legislatif di Indonesia.(*)

Tags: andhika wahyudiono, dpr, Judi Online, superradio.id, untag banyuwangi