Mahfud MD : Pengesahan RUU PKS Sangat Penting

Yovie Wicaksono - 20 December 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam Forum Konsultasi Publik Laporan Pertanggungjawaban Anggota Komisi Paripurna Periode 2015-2019 Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta,  Kamis (19/12/2019). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah mendorong penuh upaya dalam menghilangkan segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Oleh karena itu, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai sangat penting. 

“RUU tersebut merupakan bentuk hadirnya negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan,  mengingat korban kekerasan seksual tertinggi adalah perempuan. Selain itu, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan memberikan jalan keluar untuk perlindungan perempuan sekaligus menjawab rasa keadilan di masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Forum Konsultasi Publik Laporan Pertanggungjawaban Anggota Komisi Paripurna Periode 2015-2019 Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta,  Kamis (19/12/2019).

RUU tersebut diharapkan memutus diskriminasi terhadap perempuan karena mencegah kekerasan seksual,  menindak pelaku kekerasan seksual, memulihkan korban, serta meletakkan kewajiban negara dalam penghapusan kekerasan seksual.

“Harapannya,  selain mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual,  RUU tersebut akan memperbaiki kualitas hidup perempuan dan menempatkan perempuan dan laki-laki sama di mata hukum,” kata Mahfud MD. 

Dalam kesempatan itu,  Mahfud MD mengatakan perlindungan perempuan merupakan salah satu bagian penting dalam isu keamanan. Dalam kehidupan bermasyarakat, masih sering dijumpai terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan dan terjadi diskriminasi. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis HAM yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya terutama dalam menjaga keamanan perempuan. 

“Sebagai bangsa dan negara yang memegang UUD 1945, kita harus menghargai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak perempuan,” kata Mahfud MD. 

Pemerintah juga mendukung Komnas Perempuan sebagai lembaga yang setara dengan Kementerian yang memiliki peran guna mendorong lahirnya kebijakan dan sistem untuk pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

“Sesuai dengan amanat dari konstitusi dan Pancasila sila ke 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan di mata negara adalah sama. Sehingga pemenuhan hak perempuan dan laki-laki menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Mahfud MD. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.