Mahfud MD: Pemerintah akan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Yovie Wicaksono - 16 November 2020
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol Kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.

“Pemerintah telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan di ibukota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Mahfud mengatakan, mencermati perkembangan satu pekan terakhir, terjadi peningkatan signifikan kasus Covid-19. Pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak 10 hingga 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah dan elemen masyarakat dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi Covid-19, yang telah memakan ribuan korban jiwa. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif, dimana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun.

Namun, pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir, bisa membuyarkan segala upaya yang telah dilakukan. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi “pembunuh potensial” terhadap kelompok rentan.

Mahfud mengatakan, pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan, seperti para tokoh agama dan tokoh masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, dokter, relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi Covid 19, atas praktik pelanggaran protokol kesehatan termasuk penggunaan dan pengrusakan fasilitas umum.

Mereka mengeluh seakan perjuangan itu dianggap tidak dihargai sama sekali, bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi melanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

“Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan,” kata Mahfud.

Pemerintah, lanjutnya, juga meminta aparat keamanan untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Ditegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19.

“Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga negara Nomokrasi (negara hukum), penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tentram dan damai,” kata Mahfud. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.