Komnas Perempuan Dorong MA Tolak Judicial Review Permendikbud tentang Kekerasan Seksual

Yovie Wicaksono - 23 March 2022
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani pada konferensi pers secara virtual, Selasa, (22/3/2022). Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk menolak judicial review atau uji materiil terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek) nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara keseluruhan.

“Kami meyakini bahwa penolakan ini akan menjadi wujud penegasan negara, tentang tanggung jawabnya menyediakan ruang aman dan sekaligus melaksanakan amanat konstitusi tentang hak atas rasa aman. Termasuk bebas dari kekerasan seksual termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi,” kata Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani pada konferensi pers secara virtual, Selasa, (22/3/2022).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang mendasari sikap penolakan mereka terhadap uji materiil ini. Pertama, pemohon yang dalam hal ini adalah adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dinilai tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan judicial review. 

“Setelah kami memeriksa tentang kedudukan hukum dari pemohon, ternyata mereka tidak masuk dalam kelompok subjek masyarakat hukum adat maupun badan hukum publik, serta  tidak memiliki hubungan sebab dan akibat kerugian dari ketentuan yang dimohonkan,” ujarnya.

Kemudian, frasa “tanpa persetujuan korban” atau “tidak disetujui korban” dalam peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan oleh pemohon, sebetulnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.

“Tadi pihak pemohon menyatakan proses Permendikbud ini tidak sesuai kewenangan, pasal 5 ayat 2 huruf F, H, J, L, M juga dipermasalahkan. Hal ini, menurut pendapat Komnas Perempuan adalah cara membaca yang menunjukan ketidakpahaman pada persoalan kekerasan seksual dan keliru karena ditafsirkan secara terbalik,” ujarnya.

Untuk itu, Komnas Perempuan merekomendasikan Mahkamah Agung memeriksa kembali permohonan uji materiil tersebut, dan memperbarui mekanisme pemeriksaan menjadi terbuka, akuntabel, dan mendengarkan kepentingan para pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

“Kami juga mendorong agar MA memastikan adanya pengawasan agar hakim pemeriksa pemohon ini nanti tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemohon atau termohon, dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai independensi, imparsial, dan integritas,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyebut, Komnas Perempuan akan terus mengawal segala proses yang berjalan dengan mengedepankan hak-hak para korban.

“Yang diuji hanya pasal 5 sehingga kampanye, pencegahan, mendorong pembentukan panitia seleksi, satgas itu tetap bisa dilakukan,” ucapnya.

“Jadi pengawalan Komnas Perempuan, karena keterbatasan hukum acara, maka kami mengirimkan keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan, karena hanya mekanisme itu yang tersedia dan memungkinkan,” imbuhnya. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.