Khofifah : Harus Ada Satu Sistim yang Sama Untuk Mendata Kasus Stunting

Yovie Wicaksono - 12 March 2021
Ilustrasi. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Provinsi Jawa Timur masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Untuk menyukseskan program percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Jawa Timur, harus ada satu sistem yang digunakan agar datanya semua sama dan bisa diketahui kecamatan mana yang memiliki kasus stunting tertinggi sehingga intervensi bisa dilakukan melalui posyandu. 

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima audiensi Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo di Gedung Negara Grahadi, Kamis (11/3/2021) malam. 

“Sebab, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda, kata Khofifah.

Menanggapi tingginya angka pernikahan usia muda, Khofifah mengungkapkan, di Provinsi Jawa Timur selama pandemi usia pernikahan dini meningkat sangat signifikan. 

“Dari jumlah itu, 80 persen mereka menikah karena married by accident (MBA) bahkan usia termuda, perempuannya masih berusia 8 tahun,” ujar Khofifah.

Terkait kasus pernikahan karena MBA, sambung Khofifah, menjadi perhatian yang sangat serius. Untuk mengatasi masalah remaja ini, harus melibatkan secara aktif dari Dinas Pendidikan. Sedang untuk masalah anemia pada remaja, kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa mereka menderita anemia karena remaja takut gemuk sehingga mereka melakukan diet-diet yang tidak tepat.

“Untuk penurunan angka kematian ibu (AKI), Surabaya berhasil melakukan dimana awalnya Surabaya merupakan daerah nomor 2 tertinggi AKI di Jatim menjadi nomor 5 dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Airlangga. Kami juga sudah menyarankan agar Jember bisa bekerjasama dengan UNEJ untuk menurunkan AKI, angka kematian bayi (AKB), dan stunting,” jelasnya.

Sedang untuk anemia, sambung Khofifah, di Provinsi Jawa Timur sudah ada program memanfaatkan lahan di rumah maupun hidroponik untuk menanam sayuran guna mencukupi kebutuhan keluarga. Serta edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. 

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengharapkan intervensi dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Hasto menyebutkan untuk penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah angka pernikahan dibawah usia 20 tahun adalah Probolinggo, Sumenep dan sebagian Situbondo. Sedang untuk Unmetneed yang masih perlu ditekan adalah Jombang. 

“Secara umum Total Fertility Rate (TFR) di Jawa Timur cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Hanya di Sumenep, TFR masih tinggi,” kata Hasto Wardoyo.

“Kami mendapatkan mandat baru dari Presiden untuk percepatan penurunan angka stunting, memang untuk stunting ini Perpres belum ada namun kami sudah jalan. Untuk itu kami mohon arahan dari Ibu Gubernur untuk menurunkan angka stunting di Jatim,” jelas Hasto yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan sejumlah Koordinator Bidang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Masih menurut Hasto, bila Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) rendah maka stunting pun akan turun. Dari catatan yang ada, Hasto menyebutkan angka AKI dan AKB di Jember masih sangat tinggi. Secara Nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9 persen dan harus diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.  Bila dilihat dari jumlah balita secara Nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting. 

Untuk itu, BKKBN sudah menghitung dan berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14 persen di tahun 2024 maka di tahun 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3.6 juta balita. 

“Untuk itu, kami mohon izin kepada ibu Gubernur untuk menurunkan angka Stunting hingga 50 persen,” ungkapnya.

Upaya percepatan penurunan angka stunting, sambung Hasto, pihaknya sudah menyiapkan beberapa program, yaitu sanitasi dan air bersih, semua ibu hamil didampingi bidan, dan semua calon pengantin akan dilakukan registrasi 3 bulan sebelum menikah. 

“Registrasi ini juga termasuk data KB karena anemia pada remaja sangat tinggi. Kalau belum memenuhi syarat hamil, kami tidak melarang untuk menikah untuk hamil akan kami atur,” ujarnya.

Untuk program sanitasi dan air bersih, sambung Hasto, pihaknya mengikuti program dari Dinas Pekerjaan Umum yang sudah memiliki target-target bebas daerah kumuh. Sedang untuk ibu-ibu pasca persalinan, BKKBN juga menyiapkan semua alat kontrasepsi mulai dari pil maupun susuk atau implant. 

Hasto menambahkan selama pandemi ini, jumlah penderita anemia mengalami kenaikan cukup signifikan hingga 40 persen padahal sebelumnya pandemi angkanya dibawah 30 persen.

 “Untuk stunting ini, betul-betul kami mohon arahan, kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model Provinsi dengan penurunan stunting tercepat,” tutur Hasto. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.