SR, Jakarta – Sebanyak 365 orang guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia menyatakan sikap prihatin terhadap arah kebijakan kesehatan nasional. Mereka merasa kecewa atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Karena itu, para guru besar mendesak dan meminta Presiden Prabowo Subianto serta DPR RI untuk mengambil sikap. Setidaknya, ada delapan tuntutan yang mereka suarakan dalam momen Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5/2025).

Pertama, menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai tujuan utama. Kedua, menghentikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang terkesan terburu-buru, tertutup dan minim partisipasi publik.

Ketiga, mendorong peran proporsional Kemenkes yang fokus pada peningkatan kualitas layanan dan distribusi tenaga kesehatan. Sementara pendidikan kedokteran menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Keempat, menghentikan intervensi yang melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan oleh Kemenkes. Kelima, membangun kembali kepercayaan antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan.

Keenam, mengembalikan independensi kolegium dokter spesialis. Ketujuh, mendukung tuntutan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan PTUN untuk membatalkan pasal-pasal yang memicu keprihatinan.

Dan, kedelapan, membangun Kemenkes pada kepemimpinan yang memiliki pemahaman mendalam dan wawasan yang luas tentang kedokteran dan kesehatan. Pernyataan sikap keprihatinan dan tuntutan tersebut dibacakan di hadapan para dokter dan guru besar di Aula FK UI Salemba, Jakarta Pusat.

“Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan kami kepada bangsa dan generasi yang akan datang. Kami percaya, kemandirian profesi dan kekuatan akademik adalah fondasi penting bagi sistem kesehatan yang adil dan bermutu,” ujar perwakilan guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia, Prof. Herlina. (*/rri/red)

Tags: fakultas kedokteran, menteri kesehatan, superradio.id, unjuk rasa