Jatim Harus Siapkan Skema Pemulihan Ekonomi Pasca PPKM Darurat

Yovie Wicaksono - 9 July 2021
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari minta Pemerintah Provinsi Jatim menyiapkan skema pemulihan ekonomi pasca PPKM Darurat, karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali akan berimbas pada sektor perekonomian.

Terkait hal itu, pihaknya akan mengumpulkan data dari kalangan pengusaha, baik pengusaha kecil, pegiat koperasi, maupun pengusaha besar, untuk ikut merumuskan kebijakan yang tepat agar ekonomi di provinsi ini cepat pulih pasca PPKM Darurat.

“Karena kita musti bottom up juga. Apakah butuh subsidi, ataukah insentif pajak, kita butuh bicara dulu dengan teman-teman pengusaha,” uajr legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Selain masalah skema pemulihan ekonomi, Untari juga menyampaikan poin-poin penting sebagai evaluasi pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa Timur.

Di antaranya, aturan tentang PPKM harus bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi aturan PPKM. “Seharusnya seperti yang disampaikan oleh Gubernur, di daerah-daerah yang masuk zona merah, masyarakatnya harus betul-betul aware,” tandasnya.

Pelibatan perangkat pemerintahan, seperti RT dan RW, dinilai lebih efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan Covid-19 ini.

Poin berikutnya, soal pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sudah dilakukan beberapa daerah di Jawa Timur. Untari menilai hal itu sebagai langkah efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari.

“Pemadaman lampu PJU di Malang Raya dan beberapa kota besar di Jatim saya kira itu cukup baik dan efektif untuk mengurangi mobilitas orang di malam hari,” terangnya

Dihidupkannya kembali kampung tangguh di setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur, dinilai Untari, lebih mempermudah mengetahui masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sehingga pemerintah bisa melakukan pengecekan dan memberikan bantuan.

“Sehingga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dapat dilaporkan kepada RT, sehingga pemerintah bisa mendropping bantuan berupa sembako lewat RT-RW. Sementara masyarakat bergotong royong membantu sayur, memasakkan dan sebagainya. Artinya ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Untari.

Terakhir, ia mendorong Pemprov Jatim mempercepat proses vaksinasi Covid, agar mencapai angka 40-60 persen untuk bisa ke arah herd Immunity.

“Kalau vaksinasi sudah mencapai 40 bahkan 60 persen dari total masyarakat Jawa Timur, akan bisa mencapai herd immunity. Maka konsep hidup kita adalah berdamai dengan Covid. Artinya memang covid tidak bisa kita berantas, tapi kita yang harus berdamai hidup dengan Covid ini,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.