SR, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.

“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memosisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” kata Basarah.

Dia menegaskan, Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDI Perjuangan, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut, dengan kondisi politik saat ini, Presiden Ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.

Basarah menyampaikan, Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.

Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.

Oleh karena itu, Basarah menyatakan, ketika Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader utama di PDI Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.

“Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujarnya. (*/red)