DPRD Jatim Minta Khofifah Hati-hati Lempar Narasi Herd Immunity

Yovie Wicaksono - 7 August 2021
Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono. (Foto :Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesehatan, Deni Wicaksono meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk lebih berhati-hati dalam melempar narasi soal pencapaian herd immunity di sejumlah daerah di Jatim. 

Sebelumnya, pada Jumat (6/8/2021), Khofifah menyatakan, telah ada daerah di Jatim yang mencapai herd immunity dengan capaian vaksinasi dosis pertama sebesar minimal 70 persen.

”Mengapa saya bilang perlu hati-hati? Karena herd immunity terwujud ketika sebagian besar orang dalam kelompok sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi. Salah satu jalannya lewat vaksinasi. Konsensus ahli, sekitar 70 persen warga tervaksin, tapi dalam konteks Covid-19, itu tercapai ketika sudah lengkap dua dosis. Faktanya, tidak ada satu pun kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia yang telah mencapai itu,” ujar Deni, Sabtu (7/8/2021).

”Saya gagal paham dengan pernyataan-pernyataan Bu Gubernur,” imbuh politisi muda tersebut.

Deni meminta Khofifah tidak asal dalam melempar narasi herd immunity. Pasalnya, fakta di lapangan, pencapaian vaksinasi di Jatim masih belum merata. 

Berdasarkan data Satu Data Covid-19 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 5 Agustus 2021, dari total 7,7 juta vaksinasi dosis 1 di Jatim, sekitar 65 persen di antaranya datang dari hanya 11 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota. Jika berdasarkan persentase, hanya 14 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 1 sudah di atas 30 persen. Sebagian besar lainnya di bawah 20 persen, bahkan ada yang di bawah 10 persen. 

”Artinya, vaksinasi tidak merata. Gubernur sebagai pimpinan dan pembina kabupaten/kota harus turun ke daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah. Harus berani turun, yakinkan masyarakat dan gerakkan tenaga kesehatan. Jangan main aman hanya foto-foto di lokasi vaksinasi masal di kota besar,” ujar alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Terkait pernyataan Khofifah bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, Deni menyebut hal itu sebagai pernyataan yang menyedihkan.

”Menyedihkan karena Gubernur belum memahami konsep herd immunity. Dan ada kesan asal bikin statemen demi untuk kelihatan bagus bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity, padahal itu keliru besar,” ujarnya.

Deni menyebut pernyataan itu menjerumuskan karena berpotensi membuat masyarakat di daerah yang disebut Khofifah sudah herd immunity lengah terhadap Covid-19 yang masih mengganas.

Deni menambahkan, saat ini, herd immunity melalui vaksinasi bukan lagi menjadi target, melainkan salah satu cara dalam pengendalian pandemi. 

”Dengan munculnya varian baru dengan angka reproduksi yang tinggi, ada tiga metode pengendalian pandemi. Pertama, disiplin protokol kesehatan. Kedua, PPKM. Ketiga, vaksinasi untuk imunitas. Semestinya penjelasan komprehensif itu disampaikan Gubernur,” paparnya.

Deni mengatakan, pernyataan Khofifah bahwa ada daerah di Jatim sudah herd immunity juga berpotensi mengadu domba karena publik di daerah tersebut akan memprotes keras pemerintah kota atau kabupatennya, mengapa tetap pembatasan ketika herd immunity sudah diklaim oleh Gubernur Jatim. 

”Statemen Gubernur membuat rakyat bisa tidak percaya kepada pemerintah kota atau kabupatennya,” ujarnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.