BPS dan Pemkab Gresik Teken MoU Sinergi  Kebijakan Berbasis Data Tunggal

Rudy Hartono - 22 November 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman (2 dari kiri) tunjukkan MoU penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik, di Ballroom Mirama, Hotel Grand Mercure, Kota Malang. Kamis (20/11/2025). (sumber: humas pemkab gresik)

SR, Malang — Pemerintah Kabupaten Gresik ikut menandatangani nota kesepakatan terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik bersama 36 kota/kabupaten se-Jatim dan BPS Kabupaten/Kota,  di Ballroom Mirama, Hotel Grand Mercure, Kota Malang. Kamis (20/11/2025)

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi landasan penting bagi penguatan pengelolaan data daerah, khususnya dalam program prioritas pengentasan kemiskinan dan penyusunan kebijakan berbasis data.

“MoU ini memungkinkan data-data di Kabupaten Gresik untuk dikolaborasikan dan dianalisis bersama BPS, terutama terkait data kemiskinan dan indikator pendukung lainnya. Dengan integrasi data dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, kebijakan pembangunan akan lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti hadiri penandatangan MoU penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik, di Ballroom Mirama, Hotel Grand Mercure, Kota Malang. Kamis (20/11/2025)

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gresik, Indriya Purwaningsih, menjelaskan bahwa kerja sama ini memperkuat implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis perencanaan daerah.

“Ini pertama kalinya DTSEN menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Gresik. Data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara periodik bersama Pemerintah Daerah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perankingan dan evaluasi pembangunan daerah,” terangnya.

MoU ini juga mencakup dukungan terhadap penyusunan PDRB daerah, pemutakhiran dan pemadanan data sektoral, penguatan statistik sektoral daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola data, serta integrasi perencanaan berbasis statistik.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Zulkipli, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, 37 kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta 37 Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk Sekda Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman. (*/red)

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.