Berikut Jadwal Pemeriksaan Pejabat Negara oleh KPK

Yovie Wicaksono - 8 July 2019
Ilustrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Foto : (ICW)

SR, Surabaya – Sebagai bentuk upaya Pencegahan Korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal, KPK melakukan kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Senin (8/7/2019) hingga Jumat (12/7/2019).

Pada hari ini, Senin (8/7/2019), KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan LHKPN dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq; Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni; Sekda Kab. Ponorogo, Agus Pramono; Sekda Kab. Sumenep, Edy Rasiyadi; Kadis PU SDA Kab. Sumenep, Eri Susanto; Kadis Pendidikan Kab. Sumenep, A. Shadik, serta Kadis Pendidikan Kab. Ponorogo, Tutut Erliena.

Kemudian esok, Selasa (9/7/2019), dilakukan pemeriksaan LHKPN dari Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari; Bupati Blitar, Rijanto; Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron; Sekda Kab. Probolinggo, Soeparwiyono; Sekda Kab. Blitar, Totok Subihandono; Sekda Kab. Bangkalan, Eddy Moeljono; Kadis PUPR Kab. Probolinggo, Prijono; Kadis Pendidikan Kab. Probolinggo, Dewi Korina, serta Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono.

Pada Rabu (10/7/2019), pemeriksaan LHKPN Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto; Bupati Jember, Faida; Sekda Kab. Banyuwangi, Djadjat Sudrajat; Sekda Kab. Situbondo, Syaifullah; Sekda Kab. Jember, Mirfano; Kaban PBD Kab. Jember, Rasyid Zakaria; Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono, serta Kadis PUPR Kab. Trenggalek, Mohammad Sholeh.

Pemeriksaan LHKPN dilanjutkan pada Kamis (11/7/2019), pada Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim; Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin; Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi; Sekda Kab. Trenggalek, Joko Irianto; Kadis DIKPORA Kab. Trenggalek, Kusprigianto; Kadis Pendidikan Kab. Jember, Edy Budi Susilo; Kadis Kesehatan Kab. Situbondo , Abu Bakar Abdi; Kadis PUPR Kab. Situbondo, Gatot Siswoyo, serta Kadis Pendidikan Kab. Situbondo, Fathor Rakhman.

Serta pemeriksaan pada Jumat (12/7/2019), untuk LHKPN Kadis PUPR Kab. Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo; Kadis Pendidikan Kab. Blitar, Budi Kusumar Joko, serta Kadis PUPR Kab. Banyuwangi, Mujiono.

“Hasil pemeriksaan ini akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan ada harta yang belum dilaporkan atau kondisi baru. Setelah itu, Penyelenggara Negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya,” ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (8/7/2019).

KPK juga terus berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN. Sejak 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sistem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses melalui http://elhkpn.kpk.go.id.

Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para Penyelenggara Negara.

Resume LHKPN dapat dilihat dengan mengakses laman yang sama dengan memilih menu e-announcement. Jadi, jika masyarakat memiliki informasi tentang kekayaan pejabat tertentu di daerah, hal tersebut dapat disampaikan ke KPK, baik melalui email ke: elhkpn@kpk.go.id atau menghubungi call center KPK di 198.

“Informasi tersebut sangat berharga bagi upaya memaksimalkan Pencegahan Korupsi melalui peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN secara benar dan lengkap,” imbuh Febri Diansyah.

Laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Penyelenggara Negara.

Kepatuhan pejabat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.