5 Rekomendasi Ecoton untuk Pemprov Jatim di Hari Lingkungan Hidup

Yovie Wicaksono - 6 June 2023

SR, Surabaya – Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, aktivis lingkungan Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, Ecoton memberikan sejumlah rekomendasi kepada  Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk menghentikan polusi plastik.

Koordinator Aksi Hari Lingkungan Hidup, Alaika Rahmatullah mengatakan, rekomendasi pertama adalah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembatasan plastik sekali pakai.

Kedua, memerintahkan Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur untuk membuat peraturan pembatasan plastik sekali pakai (Perbub & Perwali).

“Hal ini sejalan dengan hasil pertemuan session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2) di UNESCO Paris yang diselenggarakan pada 31 Mei lalu, Indonesia berkomitmen mengakhiri polusi plastik dan mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik melalui Global Plastic Treaty yang diikuti oleh 170 negara,” ujarnya, Selasa (6/6/2023).

Ia mengatakan, kesepakatan antar negara-negara yang hadir dalam mewujudkan perjanjian plastik global secara umum menekankan harmonisasi standar sirkular ekonomi, Extended Producer Responsibility (EPR), penerapan 3R (Reduce, Reuse Recycle) secara global. Kemudian, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan penggunaan data dan informasi serta bukti ilmiah. 

“Sementara hasil monitoring dan evaluasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan ECOTON (2023) terhadap peraturan pembatasan plastik sekali pakai, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Persentasenya hanya 21 persen yang memiliki peraturan pembatasan plastik sekali pakai,” ujar Alaika Rahmatullah.

Selain itu, rekomendasi ketiga, pihaknya mendorong produsen untuk beralih kepada solusi alternatif dengan cara me-redesign kemasan dan penerapan proses distribusi melalui sistem refill.

“Keempat, kami juga mendorong produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang telah mencemari lingkungan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana pada Pasal 15 UU itu menyebutkan, produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi dan tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Prinsip ini dikenal sebagai perluasan tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility (EPR),” katanya.

Rekomendasi kelima, Ecoton mendorong pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat agar berhenti menggunakan plastik sekali pakai sebagai upaya melepaskan lilitan plastik di tubuh manusia.

“Kita juga terus mengedukasi masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup zero waste. Tidak lagi mengenakan plastik sekali pakai dalam aktivitas keseharian,” pungkasnya. (fos/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.