Ulama dan Santri Dukung KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara

Yovie Wicaksono - 21 May 2019
Seribu ulama dan santri se-Jabodetabek yang Tergabung Dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) Memberikan Dukungan Moril kepada Komisi Pemihan Umum (KPU). Foto : (Super Radio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Seribu ulama dan santri se-Jabodetabek yang tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) memberikan dukungan moril kepada Komisi Pemihan Umum (KPU) agar menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai aturan yang berlaku. Mereka menyatakan bahwa apapun hasil yang disampaikan, maka harus ditaati dan dihormati.

“KPU telah bekerja luar biasa keras mewujudkan kedaulatan rakyat lewat pemilihan umum. Rakyat datang ke TPS adalah wujud people power sebenarnya. Sebaiknya kita apresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi bagi pahlawan demokrasi yang gugur di hari pencoblosan,” ujar Koordinator JIK, Irfaan Sanoesi di Jakarta,  Selasa (21/5/2019).

Menurut Irfaan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, seharusnya menyelesaikannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah tersedia lembaga-lembaga yang menangani soal pemilu mulai dari bawaslu, DKPP hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika menemukan kecurangan tempuhlah jalur yang konstitusional dan diatur oleh undang-undang karena negara kita adalah negara hukum. Kami menolak segala bentuk aksi inkonstitusional yang bisa mendatangkan mudharat bagi negeri ini”, kata Irfaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dewan Syuriah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu’taborah (JATMI) Jakarta Timur, KH. Kurtubi. Ia mengatakan, people power itu sudah dilaksanakan ketika 17 April silam. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan di akar rumput.

“Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang terbelah karena perbedaan sikap politik, menjadi benih perpecahan yg harus dihentikan,” kata KH. Kurtubi.

Sementara itu,  Tanfidz JATMI Jakarta Timur, KH. Sulaeman, menilai people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan oleh tokoh-tokoh tertentu merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU.

“Kami menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu,” ujar KH. Sulaeman.

“Kami datang ke sini, untuk mendukung dan menerima sepenuhnya hasil KPU. Siapa pun pemenangnya adalah kehendak rakyat dan akan menjadi ulil amri kita semua”, kata KH. Sulaeman yang juga eks 212.

Aksi JIK merupakan aksi damai dan mengirimkan delegasi 50 Ulama ke KPU, untuk beraudiensi menyatakan dukungan penuh agar KPU semakin percaya diri menuntaskan amanahnya sampai selesai.

“Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sekedar memenuhi syahwat berkuasa elit politik tertentu,” kata KH. Sulaeman.

Terakhir JIK mengajak semua elemen masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa (Ukhuwwah Wathaniyah), sesama muslim (Ukhuwwah Islamiyyah) dan menjaga persaudaraan dalam kemanusiaan (Ukhuwwah Insaniyyah) demi kokohnya NKRI. (ns/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.