Puan Minta Masukan Ulama Terkait Omnibus Law

Yovie Wicaksono - 19 February 2020
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk  Rancanganan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI. 

“Kami juga mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang-undang di DPR RI agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Puan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). 

Menurut Puan, DPR segera menggelar rapat untuk menentukan apakah RUU itu dibahas melalui Komisi, Badan Legislasi (Baleg), atau Panitia Khusus (Pansus).  

“DPR akan mensosialisasikan RUU itu seluas-luasnya kepada masyarakat serta akan menyerap aspirasi semua pihak,” ungkap Puan.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa kyai dan ulama juga menanyakan isu tentang omnibus law terutama soal pasal-pasal kontroversial RUU Cipta Kerja yang ramai di media massa. 

Menurut Puan, DPR akan memastikan pasal-pasal yang ada dalam RUU Omnibus Law tidak  bertentangan dengan UUD 45. 

“Kami sudah menugaskan tim untuk menelaah pasal per pasal. Prinsipnya jangan sampai UU yang dihasilkan mencederai dan membuat tidak nyaman berbagai pihak. Karena itu sosialisasi harus terbuka ke masyarakat,” ujarnya.

Sekedar informasi, rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin ini dihadiri 90 tokoh yang terdiri dari ketua umum ormas Islam tingkat pusat seperti PBNU dan PP Muhammadiyah, Ulama dan para cendekiawan muslim serta organisasi perempuan Islam. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.