Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia Masih Sebatas Wacana

Yovie Wicaksono - 7 February 2020
Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius (dua dari kanan), saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (7/2/2020). Foto : (BNPT)

SR, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menegaskan, pemulangan WNI Eks ISIS atau yang disebut sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke Tanah Air masih sebatas wacana.

“Informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada,” ucapnya di Jakarta pada Jumat (7/2/2020).

Alius membenarkan terkait adanya 600 FTF dari Indonesia yang saat ini masih berada di Suriah. Namun status kewarganegaraan FTF tersebut masih perlu diverifikasi. 

Saat ini BNPT bersama Badan Intelijen Negara, dan Densus 88 masih menghimpun informasi terkait WNI yang berada di Suriah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.  Pemerintah juga bekerja sama dengan badan intelijen di luar negeri dalam menangani persoalan ini. 

Alius mengatakan, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan dan harus dikaji lebih lanjut, yakni keamanan dan pertahanan nasional dan hak asasi manusia. 

“Apapun yang akan kita respon dari informasi itu akan kita sampaikan agar dibahas, saat ini masih dalam pembahasan jadi belum ada keputusan sama sekali,” ujarnya.

Berkaca pada pengalaman BNPT memulangkan FTF ke Tanah Air pada 2017 silam, Alius mengatakan bahwa penanganan teroris bukanlah perkara yang mudah. Perlu adanya campur tangan Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, psikolog, dan entitas internasional dalam menangani persoalan ini. 

Bahkan dalam menjalankan program deradikalisasi pun BNPT menggandeng mantan teroris untuk menyadarkan orang atau kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme.

“Bayangkan susahnya, tingkat kesulitan untuk mereduksi, menghilangkan traumatis itu, orang menjadi radikal kan bukan hitungan bulan tapi menahun, siapa yang bisa menjamin dalam satu bulan bisa balik (ke NKRI). Kami BNPT tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa tanpa bantuan Kementerian terkait dan masyarakat pada umumnya, termasuk mereka yang akan kita program deradikalisasi,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.