SR, Jakarta – Pembangunan infrastruktur secara masif oleh pemerintah di sejumlah daerah saat ini, diyakini dapat mendorong prospek bisnis di sektor infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil memajukan daerah dengan mulai membangun infrastruktur, antara lain melalui program pembangunan jalan dan jembatan, jalan tol, program satu juta rumah, 65 bendungan, irigasi, jaringan air minum perpipaan, dan pengolahan sampah.

Demikian pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada acara Concrete Show South East Asia Construction Indonesia 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

“Tuntutan untuk membangun infrastruktur yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, mendorong para pelaku usaha untuk menelurkan produk yang inovatif. Salah satunya adalah beton, yang masih menjadi material konstruksi utama. Teknologi beton dituntut untuk lebih mudah dikerjakan, lebih kuat, lebih awet namun tetap ekonomis dan ramah lingkungan. Demikian juga teknologi material tambahan (additives) dan bahan campurannya (admixtures) juga dituntut lebih baik,” kata Basuki.

Untuk mendorong industri pracetak beton nasional, Basuki akan mengatur agar BUMN sektor konstruksi dapat bersinergi dengan mitra kontraktor dan produsen beton pracetak produksinya sendiri dalam mengerjakan proyek konstruksi.

“Saya ingin mengatur ini,” singkatnya.

Basuki mengatakan, dari sisi minat investor swasta untuk ikut mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol juga cukup baik, sehingga tidak hanya dilakukan oleh BUMN. Pemerintah juga terus meningkatkan investasi swasta di sektor infrastruktur, salah satunya melalui sekuritasi aset jalan tol seperti yang telah dilakukan sebelumnya untuk ruas Tol Jagorawi oleh PT. Jasamarga pada akhir Agustus lalu.

Basuki menilai, peran swasta sangat penting karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Meskipun demikian, komitmen pemerintah telah ditunjukan dengan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015-2017.

Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp 106,91 triliun, atau yang tertinggi diantara kementerian/lembaga lainnya.

“Tentunya ini amanah yang harus kita jaga dan belanjakan secara efektif dan akuntabel, untuk meningkatkan daya saing negara kita di tengah persaingan internasional,” kata Basuki.

Basuki juga menyambut baik diselenggarakannya pameran ini, dan bisa menjadi gambaran optimisme bisnis infrastruktur di Indnoesia, yang punya prospek baik dimasa depan. Ia mencontohkan pameran perumahan yang digelar Agustus lalu, dimana Bank BTN berhasil meraih nilai transaksi diatas Rp 5 triliun. Transaksi tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu meraih Rp 4 triliun.

“Keberhasilan tersebut menunjukan bahwa kita masih punya pasar yang kuat dalam pembangunan infrastruktur,” tandas Basuki.(ns/red)

Tags: anggaran, infrastruktur, jalan, Kementerian PUPR