Dinkes Sidoarjo Akui Warga Terinfeksi HIV-TBC Mengkhawatirkan

Rudy Hartono - 6 January 2026
Kasus HIV dan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 masih menunjukkan beban penularan yang tinggi. (foto: rri)

SR, Sidoarjo – Kasus HIV dan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 masih menunjukkan beban penularan yang tinggi, meski Dinas Kesehatan (Dinkes) mengklaim situasi terkendali. Data Dinkes mencatat 651 kasus HIV baru, dengan 93 pasien terkonfirmasi mengalami koinfeksi TBC, sementara total kasus TBC mencapai 6.061 orang hingga 31 Desember 2025.

‎Angka yang dinilai sejumlah pegiat kesehatan sebagai sinyal bahwa penyakit menular di Sidoarjo belum berhasil ditekan di tingkat populasi. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menegaskan bahwa kenaikan penemuan HIV bukan karena lonjakan drastis penularan, melainkan hasil strategi deteksi aktif yang diperluas.

‎“Penambahan jejaring layanan, mobile VCT, dan overtime di Pos Layanan HIV sangat membantu penemuan kasus. Peningkatan ada, tapi tidak signifikan dan masih terkendali,” kata Lakhsmie, Senin (5/1/2026).‎

‎Namun, epidemiolog menilai angka absolut tersebut memperlihatkan HIV tetap tinggi per bulannya, hanya lebih banyak terdeteksi, sementara intervensi pencegahan di hulu masih lemah. ‎Koinfeksi HIV-TBC yang mencapai hampir 15 persen dari temuan HIV baru juga menjadi indikator bahwa skrining dan penanganan terpadu masih butuh penguatan besar, terutama dalam memastikan kepatuhan obat dan pemutusan rantai penularan di komunitas.‎

‎Pada kasus TBC, Sidoarjo berada di antara wilayah dengan beban tertinggi di kawasan penyangga Surabaya. Dinkes mengakui tantangan deteksi dini dan kepatuhan pengobatan masih menjadi pekerjaan rumah.‎

‎“TBC belum selesai. Ini penyakit yang butuh konsistensi penanganan dan sinergi lintas program,” katanya.‎

‎Dinkes juga memperluas sasaran tes HIV melalui Program Cek Kesehatan Gratis, termasuk menyasar calon pengantin sebagai langkah pencegahan sejak dini. Meski diapresiasi, kebijakan ini juga dibaca sebagai alarm bahwa penularan mulai menyasar keluarga muda dan usia produktif.‎

‎“Kami ingin mencegah sejak hulu, terutama dalam lingkup keluarga. Calon pengantin kini jadi sasaran baru,” ucapnya.‎

‎Pengamat kebijakan kesehatan menilai Dinkes cukup progresif dalam memperluas deteksi, tetapi belum seimbang pada kekuatan intervensi pencegahan dan pengendalian di lapangan. Tanpa audit data independen dan strategi pemutusan penularan berbasis komunitas yang lebih tegas, angka ‘terkendali’ berisiko hanya menjadi keberhasilan administratif, bukan epidemiologis.

‎“Kami akan terus menguatkan preventif dan promotif, sekaligus meningkatkan kualitas kuratif. Tujuannya: derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo yang lebih baik,” kata Lakhsmie. (*/rri/red)

 

Tags: , , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.