650 Pekerja Adukan 7 Perusahaan ke Posko THR

Yovie Wicaksono - 31 May 2019
Konferensi Pers Posko THR 2019 Mengenai Laporan Pelanggaran THR 2019, di Kantor LBH Surabaya, Jumat (31/5/2019). Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya –  Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menerima 650 pengaduan dari para pekerja di 7 perusahaan yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Jember.

Mereka yang mengadu didominasi pekerja kontrak/outsourcing dan harian lepas serta pegawai tetap yang dalam proses PHK. Modusnya, para buruh kontrak/ outshorching dan tenaga harian lepas yang karena statusnya tidak berhak THR, serta perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.

Modus lainnya adalah berdalih pekerja/buruh dalam proses PHK dan juga ada beberapa juga yang membayar dengan cara diangsur.

Koordinator Posko, Habibus Shalihin mengatakan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jawa Timur untuk segera melakukan penindakan kepada 7 perusahan tersebut.

“Pelanggaran yang banyak di Posko Pengaduan adalah keterlambatan pemberian THR yakni lebih dari H-7 lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Habibus kepada Super Radio, Jumat (31/5/2019).

Disnaker Jawa Timur juga wajib melakukan penegakan sanksi kepada perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai dengan Permenaker No 78/2016 tentang sanksi administratif.

Soal sanksi sosial, Habibus mendesak Disnaker Jawa Timur, untuk menyiarkan perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR melalui media cetak dan elektronik.

“Disnaker juga harus segera mengeluarkan Nota Dinas tentang pelanggaran perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” kata Habibus.

Sekedar informasi, di tahun 2018, Posko Pengaduan THR ini, menerima laporan atau aduan dari 2.479 pekerja di 16 Perusahaan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten Pasuruan.

Posko Pengaduan THR yang rutin digelar tiap tahunnya ini, diinisiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Dewan Perwakilan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal (DPW — FSPMI) Jawa Timur dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Jawa Timur. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.