Mensos Targetkan Pendamping PKH Entaskan 10 Keluarga Pra Sejahtera
SR, Bangkalan – Menteri Sosial Mensos, Saifullah Yusuf mendorong para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memiliki target untuk bisa mengentaskan keluarga pra Sejahtera atau keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya, pemerintah tidak bisa selamanya membiarkan KPM mendapat perlindungan sosial.
“Kita tidak mungkin membiarkan mereka terus-terusan tinggal di program ini, terus memperoleh perlindungan sosial sepanjang hayat. Maka, Pendamping PKH ini punya tugas untuk menjadikan mereka siap diberdayakan dan mendapatkan program dari kementerian lain,” kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial saat berdialog dengan para pilar kesejahteraan sosial (kessos) Madura, di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (8/1/2025).
Pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan itu pun mengajak para Pendamping PKH, khususnya di Pulau Madura untuk aktif, agar KPM segera mentas dari situasi pra sejahtera. Ia menekankan, Pendamping PKH dapat menargetkan minimal 10 KPM yang tergraduasi setiap tahunnya.
Di Pulau Madura, Kemensos menggelontorkan anggaran sebesar Rp 975 miliar untuk bantuan sembako, Rp 613 miliar untuk PKH, dan Rp 14 miliar untuk bantuan sosial anak yatim piatu. Serta terdapat 2.431.529 PM di Pulau Madura yang direkomendasikan Kemensos pada Kementerian Kesehatan untuk mendapat BPJS Penerima Bantuan Iuran PBI.
Selain pendamping PKH, pilar Kessos lain yang hadir seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kemensos komitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi dan meminta pemerintah di berbagai tingkatan untuk memberikan perlindungan yang cukup dan memadai.
Ia menyebutkan, sebanyak 12 kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (12-PAS) yang menjadi sasaran utama kerja Kemensos.
Kelompok ini meliputi anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban bencana, komunitas adat terpencil, korban perdagangan manusia, imigran, masyarakat berpenghasilan rendah, korban NAPZA dan HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), warga binaan sosial, dan kelompok masyarakat lainnya yang bermasalah secara sosial.
Untuk meningkatkan efektivitas program, Gus Ipul sapaan akrab Syaifullah Yusuf ini menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kerja yang terintegrasi dengan kondisi di lapangan. (*/ant/red)
Tags: bangkalan, gus ipul, kessos, madura, naik kelas, PKH, superradio.id
Berita Terkait
Tinggalkan komentar
Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.





